Diplomasi RI Melesat! Indonesia Diajukan Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026
- (natanaelginting/freepik)
Jateng – Indonesia resmi melangkah ke panggung diplomasi global setelah diajukan sebagai calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masa jabatan 2026. Pencalonan tersebut disepakati oleh negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa nominasi Indonesia akan ditetapkan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
"Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global," ucap Kemlu RI.
Jika resmi ditetapkan, Indonesia berkomitmen memimpin jalannya sidang serta proses internal Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang. Kemlu RI memastikan posisi Presiden Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Dukungan solid dari negara-negara Asia Pasifik dinilai sebagai pengakuan atas rekam jejak Indonesia dalam isu hak asasi manusia, termasuk perannya sebagai jembatan dialog dan konsistensi dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
Selain itu, Kemlu RI menilai dukungan tersebut mencerminkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok global tertentu.
"Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional," demikian Kemlu RI dalam pernyataannya seperti dikutip dari Antara News.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB pada 2026 juga bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya badan tersebut. Pemerintah menilai momen ini strategis untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
Pemerintah RI pun menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara Asia Pasifik yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi perlindungan HAM bagi semua orang.
Sebagai informasi, posisi Presiden Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan, dan giliran kepemimpinan pada 2026 jatuh kepada kelompok Asia Pasifik. Indonesia sendiri saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.
