Sikapi Tayangan Televisi Bernarasi Negatif soal Pesantren hingga Menuai Protes, KPI Didorong Segera Turun Tangan
- Istimewa
Jateng – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didorong turun tangan terkait tayangan salah satu televisi swasta, yang belakangan menuai protes dari kalangan pesantren di berbagai daerah.
"Tayangan itu tentu terikat dengan produk jurnalistik, disini kan ada Komisi Penyiaran, kami minta segera mengevaluasi terkait dengan apa yang sudah diproduksi," terang Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh.
Terkait hal tersebut, diperlukan tabayyun (kroscek-red), terutama dari pihak televisi swasta untuk bisa mengetahui kehidupan sebenarnya di pesantren.
Di mana jika diamati produk tayangan itu sumber informasinya dari netizen, yakni yang bagaimana, dari pihak mana dan lain sebagainya.
"Saya kira, ini menjadi pelajaran bagi semuanya, bahwa sumber informasi itu menjadi hal yang sangat penting, termasuk prinsip cover both side," tutur Saleh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu.
Di sisi lain, Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan media dalam membangun daerah secara konstruktif.
Apalagi, DPRD Jawa Tengah saat ini tengah melakukan sejumlah perubahan dalam sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Mulai Oktober ini kami para pimpinan DPRD sudah tidak menerima tunjangan perumahan.
"Pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas sebagai tempat aktivitas, diskusi, dan menerima tamu. Ini bagian dari komitmen kami menjawab tuntutan publik,” jelasnya.
