Ancaman Banjir Mengintai, Pemkab Batang Akui Normalisasi Sungai Gendingan Terkendala Dana
- BNPB
Jateng – Risiko banjir di kawasan permukiman sekitar Sungai Gendingan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Di tengah kebutuhan anggaran normalisasi sungai yang mencapai sekitar Rp9 miliar, pemerintah kabupaten baru mampu mengalokasikan dana Rp1 miliar pada Tahun Anggaran 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang, Endro Suryono, mengungkapkan keterbatasan anggaran membuat penanganan Sungai Gendingan harus dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Untuk total kebutuhan normalisasi Sungai Gendingan diperkirakan sekitar Rp9 miliar. Namun pada Tahun Anggaran 2026, kami baru menyiapkan sekitar Rp1 miliar. Pekerjaan yang dilakukan nanti akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” ujar Endro di Batang.
Menurut dia, Sungai Gendingan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah dan telah masuk dalam program prioritas karena berperan besar terhadap potensi genangan dan banjir saat musim hujan, khususnya di wilayah permukiman padat penduduk.
Masalah utama Sungai Gendingan saat ini adalah penyempitan badan sungai yang signifikan. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kapasitas tampung air dan meningkatkan risiko luapan ketika curah hujan tinggi.
“Dulu lebarnya sekitar 3,5 sampai 4 meter, sekarang tinggal kurang lebih 2,5 meter. Ini tentu memengaruhi kemampuan sungai menampung debit air,” kata Endro.
Selain normalisasi, pemerintah daerah juga menyiapkan skenario penanganan jangka panjang. Berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibility study/FS) yang disusun oleh Bappeda, Sungai Gendingan direncanakan memiliki jalur tembus menuju kawasan Jalan Pattimura hingga Kali Sambong.
Rencana jalur tembus tersebut diharapkan mampu memperlancar aliran air dan mengurangi tekanan debit di titik-titik rawan banjir. Namun, proyek tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
“Dalam kajian FS, aliran Sungai Gendingan diarahkan tembus ke Pattimura hingga Kalisambong. Total kebutuhan dananya sekitar Rp9 miliar,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Batang berharap langkah penanganan bertahap yang dimulai pada 2026 dapat menjadi solusi awal untuk menekan risiko banjir, sembari membuka peluang dukungan pendanaan lanjutan di tahun-tahun berikutnya.
