Jateng Bidik Wisata Halal Dunia, Ahmad Luthfi: Road Map 2027 Sudah Disiapkan
- Istimewa
Jateng – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot potensi pariwisata ramah Muslim dan wisata halal sebagai salah satu strategi penguatan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun ekosistem industri halal sekaligus mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha dan organisasi bisnis syariah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi syariah telah masuk dalam peta jalan pembangunan daerah beberapa tahun ke depan.
“Road map (peta jalan) kita di Jawa Tengah pada 2025 itu infrastruktur, 2026 swasembada pangan, dan 2027 pariwisata serta ekonomi syariah. Tidak usah menunggu, sekarang dimulai,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Minggu 8 Maret 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Syariah Jawa Tengah masa bakti 2026–2029.
Menurut Luthfi, penguatan industri halal menjadi langkah penting untuk mendukung pengembangan wisata halal di Jawa Tengah. Salah satu kebijakan yang didorong adalah kewajiban sertifikasi halal bagi berbagai produk, mulai dari makanan, minuman, bahan baku, kosmetik hingga barang gunaan.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan sejumlah program untuk memperkuat sektor tersebut. Di antaranya program penumbuhan wirausaha santri (santripreneur), fasilitasi sertifikasi halal bagi industri kecil menengah (IKM), serta program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi UMKM yang berlangsung hingga 17 Oktober 2026.
Luthfi menilai Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata ramah Muslim yang dapat menembus pasar internasional.
“Kita punya wisata ramah Muslim, wisata halal. Jangan hanya mikro dan kecil, tapi juga menengah. Ada banyak negara serumpun yang belum tergarap,” katanya yang dikutip dari Antara.
Buka Ruang Kolaborasi
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Hipmi Syariah Jateng. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Ketua Hipmi Syariah Jawa Tengah Muhammad Sabiq Kamalul Haq menegaskan pihaknya siap mendukung program pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal di daerah.
Organisasi tersebut, kata dia, akan berfokus membantu pemerintah dalam menyiapkan investasi sekaligus memperluas sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
