Menyoal Paradoks Kesejahteraan Perempuan Jateng, Setya Arinugraha: Perempuan Berhak Berdaya Tanpa Rasa Takut
- Istimewa
Jateng – Momentum peringatan Hari Kartini di Jawa Tengah tahun ini menjadi pijakan penting untuk merefleksikan kembali posisi perempuan dalam pusaran pembangunan daerah yang penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, perempuan Jawa Tengah telah membuktikan diri sebagai pilar ekonomi yang tangguh melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kontribusi yang melampaui 50 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Namun, di sisi lain, catatan mengenai angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan masih menunjukkan grafik yang fluktuatif, menciptakan sebuah anomali sosial di mana kemandirian ekonomi belum sepenuhnya berkorelasi lurus dengan jaminan keamanan di ruang domestik.
Upaya Pemprov Jateng seperti Rumah Pengaduan dan Posbankum (Pos Bantuan Hukum) di tingkat desa dan kelurahan sejatinya telah diresmikan dan beroperasi namun masih memerlukan upaya sosialisasi dan kolaborasi bersama. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya korban yang tidak mengetahui, ragu, ataupun takut untuk lapor.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Setya Arinugraha, menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan harus dimaknai melampaui sekadar angka pertumbuhan. Menurutnya, dedikasi luar biasa perempuan dalam menggerakkan roda ekonomi daerah merupakan modal sosial yang seharusnya mampu menjadi salah satu instrumen perlindungan diri.
Setya Ari menengarai bahwa UMKM memiliki potensi strategis sebagai benteng pertahanan bagi perempuan. Menurutnya, Kelompok-kelompok usaha seperti koperasi atau asosiasi pengusaha perempuan dapat menjadi wadah menumbuhkan self esteem dan perlindungan kolektif. Ia percaya ekosistem UMKM memungkinkan menangkap sinyal indikasi kekerasan sejak dini.
Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugraho
- Istimewa
Kemandirian finansial yang diperoleh melalui aktivitas UMKM dianggap sebagai kunci utama dalam memitigasi kekerasan ekonomi, yang sering kali menjadi akar dari bertahannya korban dalam lingkaran KDRT. Setya menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan memiliki penghasilan sendiri, ia secara otomatis memiliki posisi tawar (bargaining power) yang lebih kuat di dalam rumah tangga. Hal ini krusial karena banyak kasus kekerasan bertahan lantaran korban tidak memiliki akses terhadap sumber daya keuangan yang dikontrol sepenuhnya oleh pasangan.
Dengan kemandirian ekonomi, perempuan memiliki agensi untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri dan tidak mudah diintimidasi oleh ancaman kemiskinan yang sering kali dijadikan senjata oleh pelaku kekerasan.
