Setya Arinugroho Dorong Sistem Deteksi Dini Industri, Cegah PHK Massal Meluas di Jawa Tengah
- Istimewa.
Jateng – Penutupan dua perusahaan garmen di Semarang dan Jepara menjadi alarm keras bagi keberlangsungan industri garmen di Jawa Tengah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah maupun pelaku usaha untuk mengantisipasi potensi krisis serupa agar tidak meluas ke perusahaan lain. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dari kedua perusahaan tersebut mengakibatkan lebih dari 1.400 pekerja kehilangan mata pencaharian.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menilai kondisi ini sangat memprihatinkan. Menurutnya, PHK di PT Victory Apparel Indonesia (Kota Semarang) dan PT Samwon Busana Indonesia (Jepara) berpotensi meluas jika tidak segera diantisipasi secara sistematis di tengah tekanan ekonomi global.
"Kita tentu prihatin karena industri garmen merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Kalau kondisi seperti ini tidak segera direspons, bukan tidak mungkin perusahaan lain mengalami tekanan yang sama," ujar Ari.
Berdasarkan keterangan yang dikutip dari Kompas, Kendati PHK kerap menjadi opsi terakhir bagi manajemen, peristiwa ini harus dijadikan bahan evaluasi besar-besaran terkait tata kelola dan ketahanan industri selama lima tahun terakhir.
"Walaupun PHK disinyalir menjadi keputusan terakhir dari perusahaan, hal tersebut pasti menjadi bahan evaluasi besar-besaran selama lima tahun terakhir tentang bagaimana pengelolaan seharusnya berjalan," ucap Ari.
Berdasarkan informasi internal perusahaan, PT Samwon Busana Indonesia mengalami kerugian selama lima tahun berturut-turut sejak pandemi Covid-19. Selain penurunan permintaan, perusahaan juga menghadapi persoalan pasokan bahan baku dan perubahan pasar ekspor. Sementara itu, PT Victory Apparel Indonesia disebut mulai mengalami kesulitan keuangan sejak akhir 2025 hingga akhirnya menghentikan operasional dan merumahkan para pekerjanya.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho
- Istimewa.
Belajar dari kondisi tersebut, Ari mendorong pemerintah membangun sistem deteksi dini industri sebagai langkah preventif untuk mencegah PHK massal. Sistem tersebut dapat diwujudkan melalui pemetaan sektor industri yang mulai mengalami tekanan, serta koordinasi rutin antara pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, asosiasi industri, dan pelaku usaha.
Selain itu, identifikasi terhadap perusahaan yang mengalami penurunan pesanan, kesulitan bahan baku, maupun gangguan pasar ekspor perlu dilakukan agar pemerintah dapat memberikan pendampingan sebelum perusahaan mengambil keputusan PHK.
