PPATK Ungkap Transaksi Judi Online Turun Signifikan, Ini Penyebabnya!
- Dok Polrestabes Semarang
Jateng – Pemerintah diklaim berhasil mencatat sejarah baru dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut penurunan signifikan transaksi judi daring tidak lepas dari ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam menekan kejahatan keuangan digital.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan tanpa dorongan kuat dari kepala negara, upaya menahan laju transaksi judi online hampir mustahil dilakukan, mengingat pesatnya perkembangan teknologi finansial saat ini.
“Kalau bukan karena ketegasan Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, kita tidak akan pernah bisa mencapai sejarah menurunkan judi online,” kata Ivan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ivan memaparkan bahwa kemajuan teknologi finansial, termasuk penggunaan kripto dan sistem pembayaran digital, berpotensi membuat transaksi judi online melonjak ekstrem. Dalam proyeksi PPATK, nilai transaksi judol bahkan bisa menembus angka Rp1.100 triliun jika tidak dilakukan intervensi serius.
Namun, melalui koordinasi lintas lembaga — termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Digital — nilai transaksi tersebut berhasil ditekan secara drastis hingga berada di kisaran Rp268 triliun.
“Tekanan terhadap PPATK luar biasa. Tapi langkah ini menyelamatkan banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana,” ujar Ivan.
Ia menambahkan, tren transaksi judi online sejatinya terus menunjukkan peningkatan sejak 2017 hingga 2020. Meski tidak membeberkan angka detail per tahun, Ivan menegaskan lonjakan tersebut menjadi alarm keras bagi negara untuk bertindak lebih tegas.
Meski capaian penurunan transaksi diapresiasi, DPR RI meminta langkah lanjutan tidak berhenti pada pemutusan aliran dana semata. Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga menilai masih banyak data transaksi mencurigakan yang telah diserahkan PPATK kepada aparat penegak hukum, namun belum ditindaklanjuti secara optimal.
“Supaya ke depan ada perbaikan dalam menganalisis transaksi keuangan dan bisa berproses hukum secara adil, sehingga masyarakat benar-benar merasakan hasilnya,” kata Mangihut.
Komisi III DPR RI mendorong PPATK memperkuat koordinasi lanjutan dengan aparat penegak hukum agar upaya pemberantasan judi online tidak hanya menekan angka transaksi, tetapi juga berujung pada penegakan hukum yang memberikan efek jera.
