Anggaran Pencegahan Minim, BNPB Cari Sumber Lewat Pinjaman Luar Negeri
- BNPB
Jateng – Keterbatasan anggaran pencegahan bencana mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencari sumber pembiayaan alternatif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di berbagai daerah rawan.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan, ruang fiskal dalam APBN belum sepenuhnya mampu menopang kebutuhan pencegahan bencana yang terus meningkat.
“Kami tetap memaksimalkan kemampuan penanggulangan bencana, khususnya dalam aspek pencegahan dan mitigasi. Karena APBN terbatas, kami berupaya agar mendapatkan alokasi pinjaman luar negeri,” ujar Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa 3 Februari 2026.
Menurutnya, anggaran pencegahan BNPB setiap tahun berada pada kisaran Rp17 miliar hingga Rp19 miliar, angka yang dinilai belum sebanding dengan tingkat risiko bencana di Indonesia.
“Alhamdulillah, dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa pinjaman luar negeri yang telah disetujui untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam fase pra bencana atau pencegahan,” kata Suharyanto.
Selain pinjaman luar negeri, BNPB juga mengoptimalkan Dana Siap Pakai (DSP) yang selama ini dikenal sebagai anggaran untuk penanganan darurat bencana. Dalam praktiknya, dana tersebut turut dimanfaatkan untuk langkah pencegahan di wilayah yang mengalami bencana berulang.
“Kadang bencana ini bukan kejadian baru, tapi berulang di daerah yang sama. Setelah bencana terjadi, DSP kami manfaatkan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana ke depan,” jelasnya.
Dalam rangka memperkuat sistem peringatan dini, BNPB bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk merumuskan konsep peringatan dini gempa bumi dan tsunami.
Suharyanto menyebut, hingga saat ini BNPB telah memperoleh pinjaman luar negeri senilai Rp949,1 miliar yang digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi dan 30 kabupaten/kota.
“Di sepanjang pantai yang rawan gempa dan tsunami, sudah dipasang sensor-sensor. Jika tinggi muka air laut naik, sistem akan mengirimkan peringatan dini ke pusat pengendalian operasi di BPBD, dan jalur serta rambu evakuasi juga sudah disiapkan,” kata Suharyanto.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana di masa mendatang.
