TNI-Polri Turun Dukung Petani, Wamentan Sudaryono: Swasembada Harus Tercapai di Setiap Pulau
- Istimewa
Jateng – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Indonesia, Sudaryono menegaskan bahwa pelibatan aparat dalam sektor pertanian merupakan bagian dari strategi besar ketahanan nasional. Hal itu disampaikan saat memberikan kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan ke-27 dan Program Pendidikan Penyiapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan ke-69.
Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa target Presiden bukan sekadar swasembada pangan nasional, melainkan swasembada di setiap pulau.
“Target dari Presiden itu bukan hanya swasembada, tapi bagaimana bisa swasembada di masing-masing pulau. Jadi nggak boleh lagi kita ngirim beras ke Papua. Papua harus bisa menghidupi Pulau Papua,” ujarnya di hadapan sekitar 175 peserta dari berbagai unsur di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, konsep tersebut sejalan dengan sistem pertahanan semesta, di mana setiap wilayah diperkuat secara mandiri, termasuk dalam sektor pangan dan industri strategis.
Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam program pertanian pun mendapat sorotan. Ia menjawab kritik yang mempertanyakan kompetensi aparat dalam menanam jagung atau padi.
“Yang nanem jagung bukan polisi. Yang nanem padi bukan tentara. Yang menanam tetap petaninya. Hanya difasilitasi, dibantu. Kalau ada kesulitan kemudian dicanelkan dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Menurutnya, dukungan lintas sektor inilah yang membuat Indonesia optimistis mencapai swasembada beras dan jagung pada 2025.
Ia menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi petani, kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan penuh TNI dan Polri.
Lebih jauh, ia mengaitkan ketahanan pangan dengan stabilitas keamanan. Menurutnya, perdamaian akan tercipta ketika masyarakat desa memiliki pendapatan yang cukup.
Begitu ada perdamaian, perdamaian itu diciptakan karena masyarakat di desa itu pendapatannya cukup,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung langkah pemerintah menertibkan sumber daya alam melalui Satgas PKH, termasuk penertiban perkebunan kelapa sawit yang melanggar dan tambang ilegal.
“Ini semua semata-mata pemerintah lakukan untuk mendayagunakan sumber daya yang kita punya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Acara kuliah umum tersebut ditutup dengan laporan resmi dan ucapan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan.
