PDIP Persoalkan MBG, KALIMA: Jangan Giring Publik dengan Narasi Sesat
- ist
Jakarta - Polemik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan publik setelah sejumlah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melontarkan kritik. Mereka menilai penggunaan dana MBG yang bersumber dari anggaran pendidikan nasional berpotensi mengurangi upaya peningkatan kualitas pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (Kalima), Aiman Adnan, menilai opini yang dibangun tersebut sangatlah menyesatkan.
"Sebaiknya mari kita lebih banyak memberikan support kepada pemerintah untuk memperbaiki program-program ini supaya lebih tepat sasaran. Bukan semakin banyak melakukan kritik dengan menyebarkan informasi sesat," Kata Aiman di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Menurut Aiman, program MBG justru menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pendidikan karena pemenuhan gizi anak merupakan syarat minimum agar proses belajar-mengajar berjalan efektif.
“Kalau ada politisi mengaku peduli pendidikan tapi tidak rela anak kenyang sebelum belajar, publik wajar bertanya: pendidikan versi siapa yang sedang mereka bela?” tutur Aiman.
Lebih lanjut, Aiman juga menyoroti kritik yang menggambarkan bahwa MBG seolah-olah kebijakan sepihak tanpa proses politik yang memadai. Ia menegaskan bahwa program tersebut telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.
“MBG dibahas, disetujui, dan diketok bersama di DPR. Dan di DPR itu termasuk fraksi yang sekarang paling keras menyerang,” ujarnya.
Menurutnya, sikap tersebut sulit dijelaskan dari sisi etika dan konsistensi politik. “Kalau sekarang MBG disebut bermasalah, pertanyaannya sederhana: kenapa dulu setuju? Ini seperti menandatangani kwitansi, lalu berteriak dirampok,” paparnya.
Terkait tudingan bahwa MBG menggerus anggaran pendidikan, Aiman menyebut hal itu sebagai penyederhanaan persoalan yang menyesatkan. Ia menegaskan bahwa berdasarkan data resmi APBN, alokasi anggaran pendidikan tidak mengalami penurunan.
“Anggaran pendidikan tidak berkurang, justru naik. Ini fakta APBN, bukan tafsir,” tegasnya.
Ia menambahkan, kenaikan gaji dan tunjangan guru serta dosen dalam APBN terbaru menjadi indikator konkret bahwa narasi MBG merampas hak pendidikan sangat tidak berdasar.
“Kalau anggaran pendidikan dirampok MBG, dari mana datangnya kenaikan anggaran puluhan triliun untuk guru dan dosen? Ini angka resmi, angka riil,” ujarnya.
