Jaga Harga Gabah, Pemerintah Pastikan Distribusi Pupuk Aman
- Kementan
Jateng – Pemerintah memperketat pengawasan sektor pangan dari hulu ke hilir dengan memastikan distribusi pupuk, stabilitas harga gabah, hingga percepatan pembangunan koperasi desa berjalan sesuai target. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung kesejahteraan petani di daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemantauan langsung ke berbagai wilayah.
“Saya diperintah Bapak Presiden untuk keliling daerah selama tiga hari. Pertama memastikan pupuk lancar, kedua harga gabah tidak boleh di bawah Rp6.500, dan ketiga koperasi desa harus dibangun cepat agar Juli 2026 bisa diresmikan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik,” ujar Zulkifli Hasan di Bengkulu, Jumat (1/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok serta pengelolaan sampah sebagai bagian dari ekosistem pangan yang berkelanjutan.
Berdasarkan hasil dialog bersama petani dalam forum Rembuk Tani, Zulkifli mengungkapkan bahwa distribusi pupuk di daerah terpantau lancar dan harga gabah relatif stabil sesuai ketentuan pemerintah.
“Harga gabah rata-rata di sini Rp6.500 per kilogram. Pupuk tersedia terus, tidak pernah terlambat, bahkan masih mendapat diskon sekitar 20 persen,” katanya.
Namun demikian, persoalan klasik sektor pertanian masih menjadi sorotan utama, khususnya terkait infrastruktur irigasi. Banyak petani mengeluhkan kondisi saluran air yang belum optimal sehingga berdampak pada produktivitas lahan.
“Keluhan utama petani adalah irigasi. Ini menjadi program prioritas. Jika ada irigasi rusak, segera diusulkan ke Kementerian PU dan ditembuskan ke Kemenko Pangan, pasti kita perbaiki,” tegasnya.
Selain irigasi, pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap maraknya alih fungsi lahan sawah yang dinilai dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Zulkifli menegaskan bahwa praktik tersebut tidak boleh lagi terjadi.
“Tidak boleh lagi ada sawah yang berubah fungsi. Kalau sudah telanjur berubah sejak 2010, harus diganti. Kalau irigasinya bagus, diganti tiga kali luasnya, kalau air payau dua kali, dan kalau tadah hujan satu kali,” jelasnya.
Langkah-langkah ini, menurutnya, menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga produksi pertanian tetap stabil di tengah tekanan ekonomi dan perubahan tata guna lahan.
