Gus Kikin Pimpin PBNU 2026-2031, Momentum Rekonsiliasi dan Penguatan Kembali Khittah NU
- muktamar.nu.id
Jateng – KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031. Keputusan itu diambil oleh sembilan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) di Pondok Pesantren (PP) Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, terpilihnya KH Miftahul Ahyar sebagai Rois Am dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Tanfiziyah PBNU bisa dikatakan sangat legitimate dan demokratis. Kendati proses penentuan Rois Am dan Ketua Umum ditentukan oleh Ahlul Halli Wal Aqdhi (AHWA), namun penjaringan aspirasi Muktamirin dilakukan secara terbuka.
"Terlebih, Gus Kikin memimpin perolehan suara terbanyak 472 suara, atau rata-rata dua kali lipat dibanding perolehan suara calon Ketum lainnya. Sebagai Ketua Umum Tanfiziyah, salah satu basis kekuatan Gus Kikin terletak pada legitimasi historis Tebuireng, selaku cicit Hadrotusyaikh KH Hasyim Asy'ari, penerimaannya yang kuat di Jawa Timur, jejaring pesantren, serta karakter kepemimpinan yang relatif managerial dan moderat," ujar Khoirul Umam dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).
Sebagai nahkoda baru, Gus Kikin dinilai perlu melakukan sejumlah langkah fundamental untuk mengonsolidasikan kembali PBNU ke depan. Antara lain rekonsiliasi internal harus menjadi prioritas utama bagi kinerja pengurus baru. Hindari membangun kepengurusan berdasarkan logika winner takes all. Kelompok yang berbeda pilihan dalam Muktamar perlu dirangkul dan diberi ruang secara proporsional, sebagaimana catatan AHWA kepada Rois Am terpilih Kiai Miftah.
"Ini juga konsisten dengan pernyataan Gus Kikin bahwa siapa pun yang menang harus mengakomodasi semua pihak dan menjaga kerukunan," kata dia.
Yang kedua, Khoirul Umam melanjutkan, bahwa untuk memulihkan keseimbangan Syuriyah–Tanfidziyah. PBNU akan lebih solid jika kewibawaan ulama dan Syuriyah ditempatkan sebagai jangkar moral-organisasional, sementara Tanfidziyah berkonsentrasi pada eksekusi organisasi yang profesional.
"Dengan begitu, konflik kewenangan dan personalisasi kekuasaan dapat diminimalkan," kata dia.
Selanjutnya yang ketiga, mengurangi tarikan politik praktis. NU tentu tidak mungkin steril dari politik karena memiliki peran kebangsaan yang besar. Tetapi PBNU perlu membedakan secara tegas antara politik kebangsaan NU dan kepentingan elektoral individu atau kelompok. "Posisi ini justru sudah menjadi salah satu pesan Gus Kikin menjelang Muktamar," tegasnya.
