DPRD Jateng Dorong Pengesahan Raperda Sumber Daya Air untuk Perkuat Payung Hukum
- Istimewa
Jateng – Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Hotel Alana, Kamis (23/10). Raperda ini didorong menjadi payung hukum yang kuat untuk menjawab tantangan aktual seperti penurunan kualitas air, peningkatan kebutuhan, serta ancaman daya rusak air seperti banjir dan kekeringan di Jawa Tengah.
Kegiatan ini dihadiri oleh beragam pihak, mulai dari Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hingga masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh anggota Komisi D, Joko Purnomo, menyampaikan harapannya agar Raperda ini dapat menjadi payung hukum yang kuat dan dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan aktual di lapangan.
"Raperda ini diharapkan mampu menjawab tantangan aktual, karena DPRD memiliki pandangan bahwa proses pengelolaan air harus berpegang pada prinsip keadilan, ekologis, dan keberlanjutan," ujar Joko.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ida Nur Saadah menjelaskan bahwa Raperda ini juga bertujuan menciptakan keselarasan antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan air. Ia menegaskan, persoalan sumber daya air tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah tanpa kerja sama lintas pihak.
“Jika pemerintah provinsi hanya melaksanakan kewenangannya sendiri tanpa berkolaborasi dengan pihak lain, maka persoalan ini tidak akan selesai,” tegas Ida.
Sementara itu, Theresia Secunda, Staf Umum Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa penyusunan Raperda ini berlandaskan pada dinamika peraturan terbaru, yaitu UU No. 17 Tahun 2019 dan PP No. 30 Tahun 2024.
Menurutnya, beberapa hal menjadi fokus utama Raperda, antara lain penguatan koordinasi lintas lembaga, penetapan arah strategis pengelolaan air melalui indeks ketahanan air, serta pengaturan peran BUMD dan masyarakat dalam pengelolaan yang berkelanjutan.
Pelaksanaan uji publik ini sendiri, lanjut Ida, menjadi wadah untuk menampung saran dan masukan dari berbagai pihak sebelum Raperda ditetapkan. Melalui forum ini, DPRD berupaya memastikan agar setiap pasal yang disusun tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga relevan dengan kondisi faktual di daerah.
