Pergeseran Pola Penularan HIV Jadi Alarm Baru, Wakil DPRD Jawa Tengah Dorong Kebijakan Lebih Tegas
- Istimewa
Jateng – Penanganan Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Jawa Tengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain jumlah kasus yang masih tinggi, perkembangan epidemi menunjukkan adanya perubahan pola penularan yang perlu direspons melalui kebijakan yang lebih adaptif, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sepanjang Januari hingga Juni 2025 tercatat 3.028 kasus HIV/AIDS baru, sementara jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) di Jawa Tengah mencapai 22.410 orang. Jawa Tengah juga menjadi salah satu provinsi dengan beban kasus HIV yang menjadi perhatian pemerintah pusat dalam upaya percepatan penanggulangan HIV menuju target eliminasi tahun 2030.
Di sisi lain, laporan epidemiologi Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa pola penularan HIV secara nasional mengalami perubahan. Populasi kunci, termasuk Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL/MSM), menjadi salah satu kelompok prioritas dalam strategi pencegahan dan pengendalian HIV. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat pendekatan promotif, preventif, deteksi dini, serta perluasan akses terapi antiretroviral (ARV) secara berkelanjutan.
Fenomena tersebut, menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Setya Ari Nugroho, harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak lagi memandang HIV semata sebagai persoalan sektor kesehatan.
"Perubahan pola epidemi ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Penanganan HIV tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti beberapa tahun lalu. Pemerintah harus berani menyusun kebijakan yang mengikuti perkembangan data epidemiologi agar langkah pencegahan benar-benar tepat sasaran," ujar Setya Ari Nugroho.
Ia menegaskan bahwa penyusunan kebijakan publik harus berpijak pada data ilmiah, bukan pada asumsi ataupun stigma terhadap kelompok tertentu.
"Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta epidemiologi. Namun kita juga tidak boleh membangun stigma. Yang harus menjadi fokus adalah bagaimana negara mampu menekan laju penularan melalui edukasi, deteksi dini, pengobatan, dan penguatan pengawasan terhadap berbagai perilaku berisiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran HIV," katanya.
Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugraho
- Istimewa
Sebagai pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho menyatakan akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Tengah. Menurutnya, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD harus diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan kasus baru.
