Sarif Minta Optimalkan Potensi BUMD di Jateng

Sarif menerangkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun instansi pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan.

“Atas dasar itu, keberadaan BUMD menjadi instrumen legal yang sah untuk menjalankan fungsi tersebut,” tambahnya.