Jateng PHK Tertinggi, Setya Arinugroho : Pemerintah Harus Merespon Cepat

Lebih lanjut, Ari menekankan, lemahnya keterhubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri membuat banyak lulusan belum siap kerja. Kondisi ini ikut menahan laju investasi baru karena muncul keraguan terhadap kesiapan sumber daya manusia. Solusi tawar yang diupayakan salah satunya adalah membentuk satuan tugas (task force) khusus PHK dan ketengan kerjaan.

Task Force ini bertugas untuk merespon cepat kasus-kasus pemerintah, pengusaha, dll. Saat ditanya mengenai langkah yang bisa ditempuh, Ari menyarankan agar Pemprov Jateng segera membentuk satuan tugas (task force) khusus PHK dan ketenagakerjaan. Tim ini diharapkan mampu merespons cepat setiap kasus PHK, memastikan hak pekerja tetap terjaga, sekaligus menjadi ruang dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Harus merespons cepat agar ribuan pekerja yang terkena PHK tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian” katanya.

Setya Ari menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat hubungan antara dunia pendidikan vokasi dan sektor industri. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Selain itu, Ari menilai penguatan UMKM dapat menjadi strategi jangka menengah yang efektif. UMKM memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja lokal dengan lebih cepat, terutama jika didukung akses permodalan dan perluasan pasar.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi industri di Jawa Tengah. Ketergantungan berlebihan pada sektor tekstil dinilai berisiko, sementara potensi di bidang logistik, pengolahan pangan, hingga industri kreatif justru masih terbuka luas bila dikelola secara serius. “Pemerintah seharusnya hadir bukan hanya sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai fasilitator. Jika diberikan ruang untuk berkembang, UMKM bisa menjadi alternatif nyata dalam mengurangi angka pengangguran,” pungkasnya