Tanggapi Aksi TikToker Kritik Lampung, Mahfud MD: Bima Punya Hak Konstitusional Untuk Menyampaikan!

VIVAJateng, Nasional - Bima Yudho Saputro, seorang Tiktoker asal Lampung, mengungkapkan bahwa keluarganya telah mengalami intimidasi setelah dia mengkritik kondisi infrastruktur di provinsinya. Dampak dari kritiknya tersebut adalah ia dilaporkan ke polisi di Polda Lampung.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menyoroti hal tersebut dan menyatakan bahwa Bima berhak secara konstitusional untuk mengkritik pembangunan dan infrastruktur di Lampung.

Menkopolhukam, Mahfud MD, mengungkapkan dalam tayangan YouTube R66 Newlitics pada tanggal 16 April 2023 bahwa Bima memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritiknya terhadap kondisi infrastruktur di Lampung, terutama demi perbaikan.

"Bima ini punya hak konstitusional untuk menyampaikan hal itu, apalagi demi perbaikan," kata Mahfud

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, para pejabat dan kepala daerah di wilayah tersebut harus mampu menerima kritikan dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun Bupati Lampung tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengikuti kritik tersebut, namun sebagai seorang pemimpin, ia memiliki kewajiban moral untuk menerimanya.

"Bupati (Lampung) itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk ikut itu, karena itu hanya kritik bukan laporan ke aparat penegak hukum," terang Mahfud lagi.

Tapi, dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin," tambahnya.