Tenggat Waktu Pengosongan Pulau Rempang, Bahlil: Fokus pada Komunikasi yang Humanis

Nasional, VIVAJateng - Mengenai masalah tenggat waktu pengosongan Pulau Rempang pada tanggal 28 September 2023, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hal itu telah diputuskan sejak awal.

Menurut Bahlil, fokus saat ini bukanlah sekadar tanggal pengosongan, melainkan bagaimana berinteraksi dengan warga setempat dengan penuh hormat. Hal itu ia ungkapkan usai menggelar rapat teknis di Hotel Marriott, Harbourbay, Kota Batam, Minggu, 17 September 2023.

"Saya ingin berbicara dengan keluarga-keluarga di sana dengan baiklah, mau cepat atau lambat itu soal lain," ujarnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan jika investasi yang akan masuk ke Pulau Rempang merupakan investasi asing yaitu Foreign Direct Investment (FDI) dengan nilai Rp 300 triliun lebih, dengan tahap pertama senilai Rp 175 triliun.

"FDI terbesar itu di negara tetangga bukan di kita, ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka tapi kita juga harus hargai yang di dalam," ungkap Bahlil.

Proyek ini sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, Bahlil meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menjalankan pendekatan yang humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Baginya, komunikasi yang baik dan penuh empati jauh lebih penting daripada sekadar mematuhi tenggat waktu. Bahlil meyakinkan berbagai pihak bahwa investasi di Pulau Rempang akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia optimis, Pulau Rempang akan jadi mesin ekonomi baru bagi Indonesia, yang juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya. Bahlil pun berencana akan adakan rapat mingguan bersama Gubernur dan BP Batam membahas percepatan pengembangan kawasan Pulau Rempang.

"Yakinlah bahwa investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Dengan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Untuk hal-hal teknis lainnya, kami akan terus membahasnya," terangnya.

Sebelumnya, berdasarkan instruksi Presiden, ia telah menggelar rapat teknis dengan berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang, Mendagri, Wakapolri, Gubernur Kepulauan Riau, dan Kepala BP Batam.

Pulau Rempang memiliki peran strategis dalam pembangunan Rempang Eco City, sebuah proyek yang telah terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023. Proyek ini mencakup berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan pariwisata.

Semua itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Senin, 18 September 2023 - 02:06 WIB dengan judul "Bahlil soal Rempang Harus Kosong 28 September: Kalau Kita Tunggunya Lama, Emang Dia Mau Tunggu Kita?"