KPK Periksa Tiga Pimpinan DPRD Kota Semarang

Jateng – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pimpinan DPRD Kota Semarang untuk diperiksa dalam perkara dugaan kasus korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Kamis, 26 September 2024.

"Hari ini Kamis, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK di lingkungan Pemerintah Kota Semarang," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan Kamis, 26 September 2024.

Adapun, ketiga Pimpinan DPRD Kota Semarang yang diperiksa itu antara lain Meidiana Kuswara selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang 2019-2024, Kadar Lusman sebagai Ketua DPRD Kota Semarang 2019-2024, dan Rahmulyo Adi Wibowo selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang 2019-2024.

Adapun, saksi lainnya yakni pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kota Semarang dan seorang swasta. KPK memanggil sebanyak enam orang saksi dalam kasus tersebut.

KPK sebelumnya sudah menetapkan 4 tersangka dalam dugaan kasus korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. KPK memastikan dalam mengusut kasus ini tidak ada unsur politisasi.

"Yang kami fokuskan adalah penanganan perkaranya. Jadi ketika dalam penyidikan itu sudah ditemukan peristiwa pidana, seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi, dan dinyatakan itu layak untuk naik penyidikan," ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan Kamis, 18 Juli 2024.

Asep menegaskan bahwa kecukupan alat bukti menjadi tolak ukur lembaga antirasuah mengusut dugaan kasus korupsi. Maka itu, Asep menyebut tidak ada faktor lainnya terlebih faktor politis.

Dalam kasus tersebut, penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah wilayah Kota Semarang. Kegiatan penggeledahan berlangsung sejak Rabu 17 Juli 2024.

Penggeledahan menyasar pada ruang kerja di Balai Kota Semarang. Bahkan, penyidik KPK juga sudah melakukan penggeledahan di rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita. 

Sementara untuk kasusnya, ada tiga perkara dalam dugaan kasus korupsi di kota Semarang, Jawa Tengah yang tengah diusut KPK. Tiga perkara itu yakn pengadaan barang dan jasa, pemerasan, hingga dugaan penerimaan gratifikasi. (viva)