KPK Dalami Aliran Uang di Rekening Penampungan Kasus Kasus TKA Kemnaker

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo
Sumber :
  • Istimewa

Jateng – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Polemik Kuota Haji 2024, Benarkah Melanggar Konsitusi ?

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya telah memeriksa dua saksi yang dinilai mengetahui aliran dana dalam perkara tersebut. “Salah satu saksi diperiksa terkait dengan rekening penampungan yang digunakan untuk mengepul uang-uang dari agen yang mengurus RPTKA,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Pemeriksaan itu dilakukan pada Selasa (20/8) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Saksi yang dimaksud adalah karyawan swasta bernama Muhammad Fachruddin Azhari (MFA). KPK juga akan mendalami pemeriksaan terkait mekanisme pengumpulan dan distribusi uang dalam perkara ini.

Korupsi Biji Kakao Rp7 Miliar, Mantan Bos Perusahaan Milik UGM Ditahan Kejati Jateng

KPK juga memeriksa satu saksi lain, yaitu Direktur Utama PT Laman Davindro Bahman, Yudha Novrendi Yustandra (YNY). Menurut Budi, penyidik memintai keterangan salah satu saksi terkait rekening penampungan yang dipakai untuk mengepul dana dari agen yang mengurus RPTKA. Termasuk mekanisme pengumpulan hingga distribusi dana tersebut. Penyidik menelusuri ke mana saja aliran uang hasil pungutan itu.

“Tentu nanti akan didalami juga terkait dengan mekanisme pengumpulan, kemudian distribusi atas uang yang sudah dikumpulkan itu ke mana saja,” tururnya.

Eks Pejabat Setda Cilacap Jadi Tersangka Korupsi Rp237 Miliar dan Langsung Ditahan

Budi menambahkan, penyidik akan terus melakukan pelacakan atas aliran dana tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan siapa saja pihak yang menerima. “Kita akan tracing aliran dari uang yang sudah dikumpulkan itu untuk apa saja, untuk siapa saja. Nah nanti akan didalami oleh penyidik,” kata dia.

Selain soal rekening, pemeriksaan juga menyinggung dugaan permintaan fasilitas berupa motor Vespa dari seorang oknum di Kementerian Ketenagakerjaan. “Kemudian, satu saksi lainnya didalami terkait dengan dugaan permintaan yang dilakukan oleh salah satu oknum di Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya. "Permintaan itu terhadap agen yang mengurus RPTKA ini, yaitu permintaan untuk dibelikan kendaraan. Dalam hal ini, satu unit Vespa,” tandas Budi.

Halaman Selanjutnya
img_title