Tak Terbukti Serobot Tanah PT AHL, Petani di Tana Tidung Divonis Bebas

Jateng –Setelah melalui proses hukum yang panjang, Ahmad bin Hanapi, seorang petani asal Desa Buong Baru, Kabupaten Tana Tidung (KTT), akhirnya dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.  

Ahmad sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada 25 Maret 2024 setelah dilaporkan oleh PT. AHL. Ia dituduh menduduki dan mengerjakan lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan secara tidak sah, berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Kehutanan, yang mengancam hukuman 10 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. 

Proses persidangan yang dimulai pada 3 Juni 2024 terungkap bahwa Ahmad tidak didampingi penasihat hukum selama penyidikan hingga pemeriksaan saksi di pengadilan. Padahal, Pasal 56 ayat (1) KUHAP mewajibkan tersangka yang terancam hukuman lebih dari lima tahun untuk didampingi penasihat hukum.  

Menurut penasihat hukum Ahmad, Asep Y Firdaus, hal tersebut jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung. Ahmad kata Asep menyatakan bahwa ia menggarap tanah keluarga seluas 3 hektare, yang memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sejak tahun 1990.  

Namun, PT. AHL mengklaim bahwa lahan tersebut berada dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang telah mendapat izin pemerintah pada tahun 1996.  

“Selama persidangan, terungkap bahwa kawasan hutan di KTT belum dilakukan penataan batas, pemetaan, maupun penetapan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 dan 15 UU Kehutanan,” kata Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/10/2024).  

Selain itu, PT. AHL tidak pernah melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat sebelum izin HTI diberikan, meski diwajibkan untuk mengeluarkan tanah-tanah warga dari kawasan konsesi, sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kehutanan No. 88/kpts-II/1996.