Kekosongan Kekuasaan di Suriah, BNPT Waspadai Transisi Kelompok Eks-Teroris

Jateng – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memantau perkembangan transformasi kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah. Hal itu dikarenakan kekosongan kekuasaan pasca tumbangnya rezim Bashar Al Assad.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT, Kris Erlangga Aji Widjaya di Jakarta, Selasa, 18 Desember 2024.

"Sekarang mereka mencoba mengubah bentuk, bertransformasi menjadi lebih moderat, mungkin kita juga bisa melihat seperti di Afghanistan dengan Taliban-nya. Ini yang harus kita cermati bersama hingga saat nanti,” kata Kris.

Dikatakan oleh Kris, HTS berafiliasi dengan kelompok Jabhat al Nusra. Kelompok ini ada kaitannya dengan Al-Qaeda dan masih tercatat dalam daftar terorisme global PBB.  

"Langkah preventif menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dinamika kelompok ini. Saat ini Jabhat al Nusra yang terafiliasi HTS masih tercatat dalam list terorisme global di PBB. Di kita sendiri, ini masih masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT),” tambahnya.

Kris menambahkan, selain memantau perkembangan situasi di Suriah, pemerintah Indonesia berupaya melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di sana. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, lebih dari 1.000 WNI berada di Suriah. 

“Kemarin yang sudah dievakuasi ada 67 orang, dan saat ini menunggu ada sekitar 84 orang. Artinya, jumlah itu sangat jauh dari angka seribuan tadi,” jelasnya.

Kris mengharapkan perkembangan positif di Suriah, seperti membaiknya ekonomi dan kembali beroperasinya fasilitas publik, dapat menjadi indikasi pemulihan. Namun demikian, pentingnya pendekatan wait and see sembari terus fokus pada upaya perlindungan dan pemantauan.

“Pemerintah Republik Indonesia menunggu bagaimana perkembangan yang terjadi di sana, sambil juga menyerukan agar pemerintahan transisi dan faksi-faksi di sana segera memulihkan situasi, membangun perekonomiannya, dan menjadi satu negara yang inklusif serta menghargai HAM,” ujar dia.

"Dengan pendekatan proaktif dan kerja sama internasional, BNPT terus berupaya menjaga keamanan dalam negeri sekaligus melindungi kepentingan warga negara Indonesia di tengah tantangan terorisme global yang dinamis," pungkas Kris.