Fraksi PPP Jateng Ingatkan Kementerian Pendidikan Jangan Terkesan Berpihak Satu Golongan?
- Istimewa
Jateng – Wakil Ketua Fraksi PPP Jawa Tengah, H. Jafar Shodiq, menyorot penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pembelajaran Mendalam, Coding/AI, dan Penguatan Karakter yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Solo pada 20–24 Agustus 2025. Sebab, peserta, pemateri, hingga simbol-simbol acara didominasi satu organisasi masyarakat, yakni Muhammadiyah.
Mulai daftar guru/kepala sekolah hampir seluruhnya berasal dari sekolah Muhammadiyah/Aisyiyah, hingga narasumber utama mayoritas merupakan tokoh Muhammadiyah. Bahkan dalam pembukaan, selain lagu kebangsaan Indonesia Raya, juga dinyanyikan lagu “Sang Surya” yang merupakan lagu kebesaran Muhammadiyah.
“Kami menghargai kontribusi besar Muhammadiyah dalam dunia pendidikan nasional, terlebih di Jawa Tengah. Namun, kegiatan kementerian adalah kegiatan negara. Negara harus hadir untuk semua, bukan untuk satu golongan saja,” tegas Jafar Shodiq.
Ia menambahkan, jika kementerian terus menampilkan kesan eksklusif, maka ada tiga risiko besar yang bisa muncul. Pertama muncul kesan diskriminasi di mata pendidik lain, terutama sekolah negeri, madrasah, pesantren, dan sekolah swasta non-ormas. Kedua kepercayaan publik menurun terhadap kementerian, karena masyarakat akan menilai kebijakan pendidikan tidak lagi netral.
Dan ketiga Harmoni sosial di Jawa Tengah terganggu. Sebab daerah ini dikenal rukun karena keseimbangan peran NU, Muhammadiyah, sekolah negeri, sekolah Katolik/Kristen, dan komponen pendidikan lain. “Sebagus apapun substansi materinya, AI, coding, maupun penguatan karakter—legitimasinya akan berkurang jika pelaksanaan terkesan eksklusif. Padahal, pendidikan adalah hak konstitusional seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan tiga hal penting. Kementerian harus menjamin kuota adil bagi semua jenis sekolah dan ormas pendidikan. Pemateri harus variatif, melibatkan akademisi lintas universitas, praktisi independen, serta tokoh pendidikan dari berbagai ormas. Simbol acara harus netral, cukup dengan simbol kebangsaan dan kenegaraan, agar tidak menimbulkan kesan partisan.
“Kegiatan pendidikan seharusnya memperkuat persatuan, bukan menimbulkan sekat-sekat baru. Kami berharap ke depan Kementerian lebih berhati-hati agar setiap program benar-benar inklusif, adil, dan diterima seluruh masyarakat,” tambah H. Jafar Shodiq.
