Presiden Jokowi Pertimbangkan Penghapusan Sistem Zonasi PPDB, Wakil Ketua MPR RI Memberi Sorotan

Pimpinan MPR RI Temui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta
Sumber :
  • Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

VIVAJateng, Nasional - Pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kemungkinan penghapusan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi fokus perbincangan setelah Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan pandangannya.

Muzani menyatakan bahwa Pimpinan MPR RI telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi mengenai kebijakan PPDB yang, meskipun bertujuan untuk meratakan akses ke sekolah-sekolah unggulan, telah menimbulkan tantangan baru di berbagai wilayah.

Pernyataan Muzani

Pada Rabu, 9 Agustus 2023, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memberikan pandangan terkait kebijakan PPDB.

Ia menyampaikan bahwa sistem zonasi dalam PPDB sedang dipertimbangkan untuk dihapus oleh Presiden Jokowi.

Tujuan Asal Kebijakan Zonasi PPDB

Sistem zonasi dalam PPDB dirancang dengan maksud mulia, yakni untuk mengatasi ketidaksetaraan dan meratakan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, realitas implementasi telah menyebabkan sejumlah masalah yang tidak terduga.

Implikasi Implementasi

Ahmad Muzani mengamati bahwa kebijakan zonasi PPDB, yang seharusnya mendorong pemerataan sekolah-sekolah unggulan, justru memperkuat posisi sekolah-sekolah tersebut.

Dampaknya, sekolah-sekolah yang kurang unggul justru semakin terpinggirkan.

Ketidakadilan yang Muncul

Selain itu, sistem zonasi PPDB juga menimbulkan ketidakadilan di beberapa wilayah. Tantangan ini menggarisbawahi bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum mencapai tujuan yang diinginkan.

Pertimbangan Presiden

Sebagai tanggapan atas berbagai masalah yang muncul akibat kebijakan zonasi PPDB, Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menghapus sistem zonasi tersebut.

Namun, rencana penghapusan ini masih dalam tahap pertimbangan yang lebih lanjut.

Pesan Muzani

Muzani menyampaikan bahwa Pimpinan MPR RI berharap agar kebijakan edukasi politik yang baik dan objektif diadopsi oleh para kepala daerah, terutama dalam konteks pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di viva.co.id dengan judul "Pimpinan MPR Sebut Jokowi Sedang Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi PPDB Tahun Depan"