Hasil Riset Brida Jateng, Dorong Optimalisasi Aset Daerah di Pemprov Jateng

Jateng – Badan Riset Daerah (Brida) Provinsi Jawa Tengah mengingatkan akan penurunan penerimaan Pemprov Jateng sebesar 13,07%. Riset strategi optimalisasi pemanfaatan aset daerah telah dilakukan dan sejumlah rekomendasi pun diberikan.

Tim Peneliti Brida yang juga menjabat sebagai Kabid Pelaksanaan Riset dan Inovasi Brida Jateng, Akmal Afif Fatah Yasin menyampaikan penurunan penerimaan itu sebagai implikasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Menurutnya, dalam undang-undang itu mengatur tentang proporsi penerimaan provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia. "Penerapan UU HKPD berimplikasi pada meningkatnya penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) kabupaten/kota 48,98%, sedangkan penerimaan provinsi menurun 13,07%," ujar Akmal usai kegiatan pembahasan laporan akhir riset "Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Untuk Peningkatan Retribusi Daerah Provinsi Jateng" di Kantor Brida Jateng.

Dalam hasil penelitian tersebut sejumlah rekomendasi pun diberikan. Penelitian ini dilakukan oleh 10 orang yang terdiri dari 7 peneliti Brida Provinsi Jateng yakni Akmal Afif Fatah Yasin S.IP, Herlina Kurniawati S.T, M.T., Dr. Senen Budi Prasetyo, SE, M.Si., Wiwin Widiastuti, SE, M.Sc, M.T., Sri Hestiningsih W. SE, M.T., Ir Eny hari Widowati, M.Si., Dimas Pamungkas Pradoto, S.T.

Kemudian ada 3 dari akademisi Undip, yakni Prof Dr Nugroho SBM, M.Si, Dr Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si., dan Rifqi Bela Ardiwinanta, S.E.

Di sisi lain, persentase kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Jateng di atas 50% dan mengalami fluktuasi yang cenderung positif. Kontribusi pada tahun 2023 sebesar 67,1%.

Melihat kondisi itu, maka perlu dilakukan eksplorasi sumber nonpajak, yaitu retribusi daerah serta pemberdayaan aset daerah, termasuk mengatrol PAD dengan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah. Aset yang dimaksud bisa berupa bangunan maupun tanah.

Secara umum, Akmal mengatakan ada 32 urusan pembangunan daerah yang mesti disupport dengan riset dan inovasi. Ke depan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan data dan riset, termasuk upaya peningkatan retribusi daerah.

"Riset (Optimalisasi pemanfaatan aset daerah) tidak berhenti di sini. Ini menjadi kerangka roadmap riset kolaboratif Brida bersama dengan BPKAD dan Bapenda," jelasnya.

Tim Peneliti, Herlina Kurniawati mengatakan saat ini pendapatan dari pemanfaatan aset daerah belum optimal, yang pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi tata kelola, baik dari sisi manajemen, SDM, prosedur, maupun kebijakan. Pemanfaatan aset dalam penerapannya juga menemui tantangan pada dualisme fungsi, yakni pelayanan maupun komersial. Selain itu, ada beberapa aspek teknis lainnya yang masih perlu dioptimalkan.

Dalam riset itu juga menyebutkan sejumlah strategi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan aset pemerintah daerah. Salah satu yang ditekankan adalah faktor promosi, kemudahan dalam kerjasama, hingga kualitas aset yang dikerjasamakan.

Ada juga faktor ketidaktertiban penyewa dalam pembayaran sewa aset serta promosi internal yang terbatas. Perawatan dan pemeliharaan objek aset yang masih terbatas, sehingga menimbulkan penilaian dan ulasan yang rendah pada media sosial.

 

"Pemprov jateng punya aset yang masih potensial dioptimalkan. Salah satunya dapat dilakukan melalui promosi yang murah secara online melalui marketplace," kata Herlina