FPPP DPRD Jateng Tekankan Pentingnya Optimalisasi BUMD

Jateng – Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah sekaligus Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah, Muhammad Naryoko, menegaskan pentingnya optimalisasi terhadap 11 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Naryoko menyampaikan bahwa meskipun sejumlah BUMD telah menerima penyertaan modal dalam jumlah besar, banyak di antaranya yang belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Naryoko, BUMD seharusnya menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian daerah, namun kondisi yang ada saat ini menunjukkan stagnasi kinerja yang memprihatinkan.

"BUMD harus berperan sebagai pilar utama ekonomi daerah. Namun, banyak dari mereka yang masih jauh dari harapan. Ini tentunya menjadi tantangan besar bagi kita semua, terutama dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa langkah-langkah strategis harus segera diambil, terutama dalam hal reformasi manajemen dan pengelolaan yang lebih efisien.

"Kami mendorong adanya perombakan manajemen di sejumlah BUMD yang kinerjanya kurang optimal. Tenaga profesional yang kompeten harus ditempatkan di posisi strategis untuk memastikan keberlanjutan bisnis," tambahnya.

Di antara 11 BUMD yang mendapat sorotan dalam rapat evaluasi tersebut adalah Bank Jateng, yang meskipun menunjukkan kinerja mengesankan dengan laba Rp1,81 triliun dan aset yang tumbuh hingga Rp94,85 triliun, DPRD tetap mendorong inovasi lebih lanjut, terutama dalam pengembangan layanan syariah dan perluasan jangkauan ATM di wilayah terpencil.

Sementara itu, BPR BKK dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) menjadi perhatian utama karena kinerjanya yang belum maksimal meskipun telah mendapat penyertaan modal dalam jumlah besar.

Muhammad Naryoko menegaskan bahwa pengelolaan yang lebih efisien, pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta inovasi layanan yang lebih fleksibel adalah kunci untuk mendorong BUMD agar lebih produktif.

"BUMD harus mampu menawarkan solusi konkret untuk masyarakat, seperti pengembangan layanan kredit yang lebih fleksibel oleh BPR BKK atau peningkatan pelayanan air bersih oleh Tirta Utama," ungkapnya.

Selain itu, DPRD juga merekomendasikan evaluasi terhadap penyertaan modal yang telah diberikan kepada BUMD, dengan mengutamakan penghentian penyertaan modal bagi yang tidak memberikan kontribusi signifikan atau progres nyata.

Opsi privatisasi atau merger dengan perusahaan lain juga menjadi alternatif yang harus dipertimbangkan bagi BUMD yang terus merugi.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Naryoko optimis bahwa BUMD di Jawa Tengah akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami berharap Pemerintah Daerah dapat lebih tegas dalam mengambil keputusan terkait BUMD yang tidak produktif. Keberadaan BUMD yang stagnan justru bisa menjadi beban bagi keuangan daerah," tegas Naryoko