Dorong Pemprov Kembangkan Industri Daur Ulang Sampah untuk Menambah PAD

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah
Sumber :
  • Istimewa

Jateng – Keberadaan sampah dinilai bisa dimaksimalkan pemerintah untuk menambah pendapatan daerah. Salah satunya dengan mengembangkan industri daur ulang.

Setya Arinugroho Harap Percepatan Infrastruktur Jadi Katalis Ketahanan Pangan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, banyak potensi dan peluang ekonomis sampah yang bisa digarap pemerintah daerah. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik bisa mendorong kemandirian fiskal daerah.

“Selain menjadikan sampah sebagai sumber retribusi dan pajak lingkungan, juga bisa dilakukan dengan mengembangkan industri daur ulang,” ungkapnya, Jumat (23/5).

ASN Pemprov Jateng Diminta Terus Berinovasi Tingkatkan Pelayanan

Masing-masing daerah bisa menjalankan atau mengembangkan industri daur ulang seperti plastik, kertas, logam hingga sampah organik menjadi pupuk kompos dan biogas.

“Yang tidak kalah penting ialah industri daur ulang ini akan membuka lapangan kerja baru,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

DPRD Jateng Tekankan Aksi Nyata di Sektor Desa

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah

Photo :
  • Istimewa

Langkah berikutnya adalah pemanfaatan teknologi waste to energy dengan cara menerapkan teknologi konversi sampah menggunakan insinerator dan sejenisnya. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi penggunaan energi fosil.

Selain itu, lanjut Sarif, pengelolaan sampah yang baik juga bisa mendorong kemandirian fiskal daerah lewat konsep ekowisata dan green business.

“Misalnya, kabupaten/kota didorong membuat pusat edukasi pengelolaan sampah atau ekowisata berbasis lingkungan yang dapat menarik wisatawan maupun investor,” bebernya.

Di balik peluang atau potensi sampah tadi, Sarif mengakui kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih perlu lebih ditingkatkan. Apalagi, setiap harinya volume dan daya tampung sampah menjadi masalah serius di berbagai daerah.

“Ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang memadai,” tandasnya.