Sarif Kakung Minta Pemprov Kolaborasi Tingkatkan Kualitas RTLH
- Istimewa
Jateng – Kolaborasi dalam program bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) perlu terus digencarkan. Hal ini penting karena rumah layak huni berdampak pada kesehatan, keselamatan, hingga kesejahteraan penghuninya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, kolaborasi dengan berbagai pihak akan membuat penuntasan program ini semakin cepat dan merata.
Sarif menegaskan, kolaborasi adalah strategi yang efektif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Memang sejauh ini sudah ada kolaborasi dengan sejumlah pihak. Dengan semakin lebih banyak lagi pihak yang terlibat, tentu akan semakin cepat penyelesaiannya,” ungkapnya.
Program RTLH, jelas Sarif, bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan rumah yang layak huni dan sehat bagi mereka yang kurang mampu.
“Ini juga sebuah upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah
- Istimewa
Sarif menyebut, ada tiga kebutuhan pokok manusia dalam menjalani hidupnya, yaitu sandang, pangan, dan papan. “Dari ketiga kebutuhan pokok tersebut, kebutuhan akan papan atau rumah merupakan kebutuhan yang relatif lebih sulit dipenuhi. Setidaknya untuk rumah yang layak huni,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Selama ini, setiap tanggal 25 Agustus diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas) di Indonesia. Hari ini diperingati dalam rangka upaya terselenggarakannya kebutuhan perumahan rakyat.
“Dengan peringatan ini, diharapkan semua pihak semakin berkomitmen untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau,” jelas pria yang akrab disapa Kakung ini.
Sarif pun menyambut baik target pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan menggenjot perbaikan 17 ribu RTLH dalam tahun 2025 ini. “Kita juga mendorong kabupaten/kota untuk mengalokasikan bantuan terhadap rumah tidak layak huni,” tandasnya.
