Sarif Kakung Minta Pemerintah Terapkan Sistem Monitoring Anak Sekolah
- Istimewa
Jateng – Pemerintah diminta untuk menerapkan sistem monitoring anak sekolah sebagai upaya preventif untuk menekan angka putus sekolah, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, sistem ini bisa menjadi alat untuk memantau keberlanjutan pendidikan anak, terutama siswa kelas VI SD dan IX SMP.
“Melalui sistem seperti ini, pemerintah bisa mengetahui secara menyeluruh apakah mereka melanjutkan pendidikan atau tidak,” ungkapnya.
Data yang terkumpul, jelasnya, bisa menjadi dasar pengambilan keputusan para kepala daerah dalam upaya menekan angka anak tidak melanjutkan sekolah.
“Karena dengan model ini, bisa diketahui siswa yang keluar dari sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi langsung, baik dengan mengajak anak tersebut kembali ke sekolah reguler maupun mengarahkan mereka ke pendidikan kesetaraan, tergantung pada usia dan kondisi,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah
- Istimewa
Catatan Kemendikdasmen, faktor penyebab anak tidak sekolah adalah tidak ada biaya (25,55%), mencari nafkah atau bekerja (21,64%), menikah atau mengurus rumah tangga (14,56%), merasa pendidikan sudah cukup (9,77%), disabilitas (3,64%), sekolah jauh (2,61%), dan mengalami perundungan sebanyak 0,48%.
