Infrastruktur Pertanian Ditingkatkan, Jateng Siap Jadi Lumbung Pangan Nasional

Jateng – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjadikan Jateng sebagai Lumbung Pangan Nasional. Hal ini selaras dengan rencana pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 yang mengarahkan kebijakan pada upaya menopang swasembada pangan nasional.

“Sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional, maka usulan masyarakat kepada kepala desa yang akan diprioritaskan adalah infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan,” ungkap Ari dalam wawancara (19/07/2025).

Ari juga menjelaskan pentingnya penguatan sektor pangan di Jawa Tengah sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah provinsi. Jawa Tengah saat ini menempati posisi kedua sebagai wilayah penyumbang pangan terbesar di Indonesia.

Dengan posisi strategis tersebut, pemerintah optimis dapat terus meningkatkan ketahanan pangan. “Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota menjadi penyumbang pangan terbesar kedua di Indonesia. Kita harus bangga menempati posisi tersebut,” lanjutnya.



Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugraho

Photo :

• Istimewa

Salah satu upaya mempertahankan posisi tersebut adalah menjaga lahan hijau dan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan. Selain itu, perbaikan fasilitas dan infrastruktur pertanian juga harus menjadi prioritas.

Ari juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam sektor pertanian. Menurutnya, saat ini pelaku pertanian masih didominasi oleh kelompok usia lanjut, sementara partisipasi pemuda masih minim.

“Pemuda saat ini belum banyak yang tertarik pada dunia pertanian. Harapannya, jika ada pemuda yang ingin membentuk komunitas pertanian untuk memajukan sektor ini di Jawa Tengah, saya akan dukung. Silakan dikembangkan dan dimaksimalkan potensi yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Setya Ari juga menyinggung persoalan kesejahteraan petani dalam hal distribusi dan nilai jual hasil produksi, khususnya beras. Ia menyadari adanya kesenjangan antara harapan petani sebagai produsen dan keinginan masyarakat sebagai konsumen.

“Petani sebagai produsen pasti ingin menjual berasnya dengan harga tinggi. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen menginginkan harga beras yang terjangkau. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan terbaik yang mampu menyejahterakan petani tanpa membebani rakyat sebagai konsumen,” tegasnya.