Tanggapi Pernyataan Megawati, Dudung Tegaskan Netralitas TNI-Polri di Pilpres 2024
- instagram @dudung_abdurachman
Nasional, VIVAJateng - Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, mantan KSAD, menegaskan komitmen aparat penegak hukum, terutama TNI-Polri, untuk tetap menjaga netralitas dalam Pilpres 2024.
Hal itu ia ungkapkan untuk menanggapi pernyataan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yang menginginkan netralitas aparat penegak hukum.
"sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas," ungkap Dudung pada awak media di JCC Senayan, Minggu, 4 Februari 2024.
"Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata," imbuhnya.
Dudung percaya bahwa aparat penegak hukum semua netral dan tidak akan mentolerir pelanggaran. Jika ada yang menuduh aparat penegak hukum tidak netral, itu adalah tuduhan yang tanpa dasar.
Ia menganggap pernyataan Megawati soal ketidaknetralan aparat penegak hukum adalah tendensius dan tidak berdasar.
TNI-Polri dihimbau Dudung untuk meyakini kenetralannya dan tidak takut dengan pernyataan seperti itu.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Megawati telah berpesan kepada TNI-Polri agar tidak mengintervensi masyarakat Indonesia saat pemilu 2024.
Pesan tersebut ia sampaikan saat pidato di acara kampanye Ganjar-Mahfud di GBK, Sabtu 3 Februari 2024.
"Hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku. Emang polisi iku sopo yo, Panglima iku sopo yo," terang Mega.
Megawati juga mengingatkan ASN agar tidak berpihak.
Karena, sudah ada beberapa kader PDIP yang tidak netral menjelang pemilu 2024.
Misalnya kasus yang melibatkan Jubir TPN Aiman Witjaksono yang diduga menuduh aparat tidak netral. Lalu Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang beradu argumen dengan beberapa pria tentang spanduk pemuda yang mengkritik Jokowi.
Megawati juga mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah Presiden RI yang kelima, yang saat itu menjadi panglima tertinggi di Indonesia.
Karena itu, dia mengingatkan agar para aparat penegak hukum tidak berpihak dan tidak mengintervensi rakyat.
