Setya Arinugroho Desak Transparansi Data DTSEN dan Perketat Validasi Penerima KIP Kuliah
- istimewa
Jateng – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Menurutnya, ketidaktepatan pendataan berpotensi membuat calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan.
Ari menyoroti adanya keluhan dari sejumlah calon mahasiswa yang dinilai layak menerima bantuan, namun tidak lolos seleksi administrasi karena masuk dalam kategori desil ekonomi yang lebih tinggi berdasarkan data DTSEN. Akibatnya, mereka tidak dapat melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya untuk memperoleh KIP Kuliah.
Menurut Ari, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena dapat menghambat akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki prestasi akademik.
"Jika sistem penentuan desil yang digunakan untuk penentuan KIP Kuliah seharusnya bisa lebih transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai ketidaktransparanan seleksi yang dilakukan menjadikan sejumlah calon mahasiswa tidak jadi berkuliah," ujar Ari.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho
- Istimewa.
Ia menilai pembaruan dan sinkronisasi data perlu dilakukan secara berkala agar kondisi ekonomi masyarakat yang tercatat dalam sistem benar-benar mencerminkan keadaan di lapangan. Dengan demikian, bantuan pendidikan dapat diterima oleh kelompok yang memang membutuhkan.
Persoalan akurasi data menjadi semakin penting mengingat KIP Kuliah merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025, puluhan ribu peserta dari jalur KIP Kuliah berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu.
Di sisi lain, Ari menilai besarnya kuota penerima bantuan juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Menurutnya, proses verifikasi perlu diperkuat untuk mencegah potensi penerima yang tidak memenuhi kriteria mendapatkan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan.
"Angka penerima KIP Kuliah yang besar adalah bukti nyata bahwa pemerintah dan perguruan tinggi memiliki komitmen kuat untuk meluaskan akses pendidikan. Namun karena kuotanya besar, pengawasan juga harus semakin diperketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran," katanya.
