Momen Mundurnya Soeharto, Ini Sejarah Hari Reformasi Nasional 21 Mei 2025!

Jateng – Tanggal 21 Mei 2025 terdapat peringatan Hari Reformasi Nasional. Peringatan ini menandakan bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami pergolakan di dalam negeri yang tidak pernah terlupakan.

Peringatan ini merupakan peringatan atas tragedi yang pernah terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia. Hari ini menjadi pengingat atas histori tragedi Mei 1998. Tanggal 21 Mei dipilih menjadi Hari Reformasi Nasional karena bertepatan dengan lengsernya Presiden Soeharto saat mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. 

Gerakan reformasi kala itu timbul karena didorong faktor krisis ekonomi yang melanda Indonesia kala itu. Pada tahun tersebut pula terjadi krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial. Besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. 

Demonstrasi yang besar juga menyebabkan munculnya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan empat mahasiswa tertembak mati. Merujuk buku 'Sejarah Pergerakan Nasional', situasi saat itu semakin pana. Bahkan ribuan mahasiswa berhasil masuk ke area DPR dn MPR RI. Demonstran bahkan menduduki Gedung Kura-kura DPR RI. 

Pada 19 Mei 1998, Ketua DPR/MPR Harmoko menyatakan Wakil Ketua dan Ketua Dewan setuju menggelar sidang paripurna. Sejumlah tokoh turut diundang ke Istana untuk berdiskusi soal masalah ini. Mereka adalah Emha Ainun Nadjib, Megawati, Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, Nurcholis Madjid, dan tokoh lainnya. Hingga hasilnya, pada hari Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto bersedia melepas jabatannya sebagai Presiden RI. 

"Saya memutusken untuk menyataken berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacaken pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998," ucap Presiden Soeharto kala itu.

Berita Soeharto lengser ini pun disambut gembira oleh masyarakat. Adanya reformasi memberi dampak nyata untuk kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia seperti adanya amandemen UUD yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, jaminan perlindungan HAM, dan kepastian hukum di Indonesia dan dilaksanakannya Pemilu.