Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja di Jateng, Bantu Petani Naik Kelas

Cagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Cawagub Gus Yasin
Sumber :
  • KPU

JatengCalon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjanjikan perlindungan terhadap hak-hak buruh pekerja dan petani di Jateng. Antara lain, dengan membentuk desk perlindungan buruh.

img_title Serap Aspirasi di Desa Waru, Anggota DPRD Jateng Soroti Kesetaraan Lapangan Kerja bagi Disabilitas

Menurut Luthfi, hal ini akan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait, seperti Polda Jawa Tengah. Program kerja tersebut juga dipandang penting guna memastikan kesejahteraan tenaga kerja.

Paslon nomor 2 itu nantinya akan memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah yang layak hingga hak-hak mereka dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pesangon.

img_title Jadikan Orientasi Sektor Pembangunan Pariwisata ke Arah Ekonomi Warga

“Kami akan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara buruh dan pengusaha untuk menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang adil, berbasis pada prinsip industrial. Perlindungan terhadap perempuan pekerja juga akan menjadi prioritas kami, termasuk hak cuti hamil, melahirkan, atau keguguran,” kata Luthfi Dalam Debat Publik Ketiga Pilgub Jawa Tengah 2024, di Semarang, pada Rabu, 20 November 2024.

Selain itu, dalam hal pemberdayaan UMKM, Luthfi menawarkan program pendampingan dalam hal permodalan dan pemasaran untuk usaha mikro. Hal itu bertujuan agar mereka dapat naik kelas menjadi usaha menengah.

img_title Setya Arinugroho Soroti Lemahnya Perlindungan Hak Maternitas Pekerja Jateng

Sektor pertanian juga akan mendapat perhatian khusus dengan adanya program Jamkrida dan Jateng Berdikari, yang dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen dan menjaga stabilitas harga hasil panen.

Luthfi pun menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Tengah, yang tercatat hampir 14.000 tenaga kerja pada bulan September 2024.

Untuk itu, ia mengusulkan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, sehingga pelatihan tenaga kerja bisa lebih tepat sasaran.

“BLK kita harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, pekerja garmen di Ungaran seharusnya dilatih di BLK yang ada di daerah tersebut, bukan di Kendal. Dengan begitu, tenaga kerja lokal bisa langsung siap pakai tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” jelas Luthfi.

Program peningkatan jumlah BLK ini, menurut Luthfi, akan membantu mengurangi angka pengangguran dan memastikan tenaga kerja Jawa Tengah siap bersaing di pasar kerja.

Halaman Selanjutnya
img_title