Fraksi PPP Jateng Dorong Kenaikan Insentif Guru Madin
- Istimewa
Jateng – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat untuk segera menaikkan alokasi insentif bagi guru Madrasah Diniyah (Madin).
Usulan ini disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah, Muhammad Naryoko, sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kesejahteraan guru keagamaan non-pegawai negeri sipil yang memiliki peran besar dalam pembinaan akhlak dan karakter generasi muda.
Menurut Naryoko, jumlah guru Madin yang sangat besar menuntut kebijakan anggaran yang lebih berpihak. Data Kanwil Kementerian Agama mencatat bahwa di Jawa Tengah terdapat lebih dari 230 ribu pengajar keagamaan yang menerima insentif, mayoritas guru madin dan TPQ. Namun, besaran insentif yang diterima masih sangat terbatas dan belum sebanding dengan dedikasi mereka di lapangan.
“Kami mendorong pemerintah provinsi dan pusat untuk meninjau kembali besaran insentif guru Madin. Kenaikan ini penting, bukan hanya soal angka, tetapi bentuk penghargaan negara atas pengabdian mereka dalam mendidik dan membina akhlak anak bangsa,” tegas Muhammad Naryoko.
Ia menjelaskan, dorongan kenaikan insentif ini juga bersumber dari aspirasi masyarakat yang muncul dalam kegiatan reses masa sidang ketiga DPRD Jateng. Banyak guru Madin dan masyarakat yang menyampaikan langsung kebutuhan mendesak ini. “Banyak masukan dari masyarakat saat reses kemarin. Aspirasi tersebut sudah kami bawa secara resmi dalam Pandangan Umum Fraksi PPP di Rapat Paripurna DPRD Jateng,” lanjut Naryoko.
Sebagai langkah lanjutan, Fraksi PPP akan memperjuangkan usulan ini dalam pembahasan di Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, sekaligus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemangku kebijakan eksekutif agar kebijakan ini segera terwujud. Fraksi PPP menyodorkan sejumlah rekomendasi teknis untuk memperkuat realisasi kebijakan, antara lain: Kenaikan nominal insentif disesuaikan dengan kenaikan biaya hidup agar lebih layak dan bermanfaat bagi kesejahteraan guru. Kedua Frekuensi pencairan insentif ditingkatkan agar tidak menumpuk dalam jangka panjang dan bisa membantu kebutuhan ekonomi sehari-hari guru.
Ketiga Pendataan yang akurat melalui Kanwil Kemenag serta verifikasi kabupaten/kota untuk memastikan insentif tepat sasaran. Keempat Sinergi sumber pendanaan, baik dari APBD Provinsi, dana hibah melalui Kemenag, maupun APBD Kabupaten/Kota, sehingga jangkauan dan nilai insentif bisa diperbesar. Dan kelima Pembelajaran dari praktik baik daerah lain, misalnya beberapa kabupaten/kota yang telah lebih dulu menaikkan alokasi insentif guru Madin, agar Jawa Tengah bisa mengadopsi model yang berhasil.
