Membanggakan, Indeks Pembangunan Statistik Purbalingga Peringkat 64 Nasional

Jateng – Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat ke-64 nasional dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS). 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, mengungkapkan bahwa IPS Purbalingga mencapai nilai 2,81, masuk dalam kategori baik.

"IPS Kabupaten Purbalingga saat ini menempati peringkat ke-64 terbaik secara nasional. Capaian ini hasil dari kolaborasi semua pihak, terutama para admin Satu Data," katanya dikutip Rabu (7/5).

Dengan demikian, ia mengapresiasi peran aktif dan kehadiran para admin Satu Data Purbalingga dalam bimtek tersebut sebagai upaya mendukung pelaksanaan Satu Data Purbalingga.

Sebab, kata dia, bimtek menjadi bagian penting dari pembinaan statistik sektoral yang berpengaruh langsung terhadap penilaian IPS Kabupaten Purbalingga.

"Satu Data Purbalingga selama ini menjadi rujukan utama dalam publikasi Purbalingga Dalam Angka setiap tahunnya. Untuk itu, kualitas data menjadi aspek penting yang harus terus diperhatikan dan ditingkatkan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, peserta bimtek dibekali materi seputar rekomendasi statistik dan metadata statistik.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam pembinaan statistik sektoral terdapat lima domain yang meliputi prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan sistem statistik nasional.

"Adapun prinsip Satu Data Indonesia meliputi standar, interoperabilitas, dan metadata," kata Slamet.

Kegiatan bimtek tersebut dirangkai dengan pencanangan Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja, Purbalingga, sebagai Desa Cinta Statistik Tahun 2025.

Dalam kesempatan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Purbalingga Mukodam mengatakan penguatan literasi statistik harus dilakukan dari tingkat desa hingga kabupaten karena data memiliki peran sangat krusial dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan.

"Sebagus apa pun kinerja kita, tanpa data yang tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan, semuanya akan sia-sia. Karena itu, kami sangat menyambut baik inisiatif BPS ini," katanya

Lebih lanjut, dia mengatakan pada era digital seperti saat sekarang, pemerintah desa dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas data.

"Namun demikian, informasi yang bersifat dikecualikan tetap harus dijaga sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata Mukodam.