Sarif Minta Pemprov Perketat Distribusi Pupuk Bersubsidi di Jateng
- Istimewa
Jateng – Distribusi pupuk bersubsidi di Jawa Tengah diharapkan berjalan tanpa penyelewengan. Distribusi harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, agar tidak terjadi penyimpangan distribusi, maka pengawasan dalam pelaksanaannya harus ketat.
“Hal ini penting dilakukan, agar tidak terjadi pelanggaran peraturan yang berujung kasus pidana, dan jangan sampai merugikan para petani,” ungkapnya, Senin (19/5).
Sarif menegaskan, pentingnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan. “Dengan subsidi pupuk ini, diharapkan petani dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas hasil panen,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah
- Istimewa
Jawa Tengah sendiri mendapat alokasi 1,36 juta ton pupuk subsidi. Masing-masing, urea sebanyak 736.887 ton, NPK 594.267 ton, NPK untuk kakao 146 ton, dan organik 50.314 ton.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 521.34/001/XII/2024 itu juga mengatur HET untuk 4 pupuk subsidi tersebut. Masing-masing, pupuk urea Rp2.250 per kilogram, pupuk NPK Rp2.300 per kilogram, pupuk NPK untuk Kakao Rp3.300 perkilogram, dan pupuk organik Rp800 per kilogram.
Sejauh ini, beberapa modus penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, di antaranya pengalihan penjualan ke daerah lain, penimbunan lalu dijual lagi di atas harga eceran tertinggi (HET), maupun pemalsuan data kebutuhan kelompok tani. Tepat sasarannya distribusi pupuk bersubsidi, kata Sarif, menjadi langkah strategis dalam memastikan ketersediaan pangan nasional serta menjaga stabilitas harga pangan di pasar.
“Pupuk bersubsidi bukan sekadar bantuan, tetapi investasi untuk masa depan pertanian Iyang lebih kuat dan mandiri,” tambahnya.
