Optimalisasi BUMD untuk Perkuat Ekonomi Rakyat

Jateng – Bank daerah diminta berperan sebagai motor penggerak sinergi antar-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kontribusi ekonomi daerah. 

Baca Juga

Perkuat Akses Produk Lokal agar Tembus Pasar Global

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, bank daerah umumnya menjadi BUMD yang paling sehat sehingga memiliki kapasitas untuk mendukung BUMD lain, baik dari sisi pembiayaan maupun pembinaan usaha.

"Karena itu, Bank daerah harus bisa menjadi penyokong dan pembina agar BUMD lain bisa lebih efektif dan menghasilkan keuntungan,” ungkapnya.

Baca Juga

Jadikan Orientasi Sektor Pembangunan Pariwisata ke Arah Ekonomi Warga

Meski demikian, Kakung, sapaan akrab Sarif juga mengingatkan, diperlukan upaya pembinaan agar BUMD mampu menemukan fokus bisnis yang tepat. 

“Jangan sampai BUMD banyak, tapi tidak menghasilkan. Harus ada yang dibina agar bisa untung,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baca Juga

Krisis Air Bersih Mengintai Jawa Tengah, Legislator Dorong Konservasi Hutan Skala Besar

Kakung juga menekankan pentingnya membedakan BUMD yang berorientasi pelayanan dan yang berorientasi profit, sehingga target kinerja dapat lebih terukur. 

Menurutnya, sinergi antar-BUMD pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah

Photo :

• Istimewa

Kakung juga endorong bank daerah untuk memperluas pembiayaan ke sektor produktif, khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM), demi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. 

Kakung melihat, saat ini bank daerah masih didominasi kredit konsumtif, terutama kepada aparatur sipil negara (ASN), yang relatif aman namun kurang berdampak pada penguatan sektor riil.

“Market konsumtif itu sudah ada dan aman. Tinggal bagaimana meningkatkan kredit produktif,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Penguatan pembiayaan UMKM, kata Kakung, dapat dilakukan melalui kolaborasi antara bank daerah dan pemerintah daerah, termasuk melalui skema penempatan dana daerah yang disalurkan kembali sebagai kredit usaha. 

"Lewat pendekatan melalui mekanisme perbankan, akan lebih efektif dibandingkan bantuan langsung, karena tetap menjaga disiplin pengembalian," tandasnya.