Warga Klaten Gugat Bupati Hingga Jokowi Terkait Proyek Jalan Tol Jogja-Solo
- Tim tvOne - Agus Saptono
VIVAJateng - Seorang warga Dusun Sidodadi, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang bernama Hartana, telah mengambil langkah hukum dengan menggugat pemerintah terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan jalan tol Jogja-Solo.
Gugatan ini secara resmi diajukan di Pengadilan Negeri Klaten pada Jumat, 15 September 2023.
Tim kuasa hukum Hartana, yang dipimpin oleh Setyo Hadi Gunawan, menyatakan bahwa pihak yang digugat termasuk Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden RI dan jajaran pemerintahan lainnya.
Gugatan ini didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum yang terkait dengan proses pembangunan jalan tol Jogja-Solo, khususnya di daerah Pepe, Ngawen.
"Kami mencoba untuk mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang kami sampaikan di Pengadilan Negeri Klaten terkait proses pembangunan jalan tol Jogja-Solo khususnya di daerah Pepe, Ngawen," kata Setyo, Jumat (15/9/2023). Dikutip dari tvonenews.com.
Gugatan ini bermula dari keinginan Hartana untuk memperoleh keadilan dan menuntut haknya sebagai warga negara ketika bangunan miliknya dirobohkan dalam proyek pembangunan jalan tol.
Kerugian yang dialami Hartana terdiri dari kerugian materiil yang mencapai lebih dari Rp 14 miliar dan kerugian immateriil sekitar Rp 150 miliar.
Setyo Hadi Gunawan menjelaskan bahwa gugatan ini bertujuan untuk mencari penyelesaian secara hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang telah menimpa klien mereka dalam konteks pembangunan jalan tol.
"Kami cuma mengupayakan secara hukum dan diperkenankan secara hukum terhadap proses perbuatan melawan hukum yang terjadi dan menimpa klien kami di proses pembangunan jalan tol," ungkapnya.
Mereka berharap Pengadilan Negeri Klaten dapat menjadi wadah untuk mendapatkan keadilan bagi klien mereka dan memastikan bahwa negara turut hadir dalam menyelesaikan permasalahan ini untuk melindungi hak-hak rakyat.
"Harapannya negara bisa hadir untuk permasalahan ini sehingga rakyat bisa terlindungi dengan baik," ujarnya.
Sementara Humas Pengadilan Negeri Klaten, Rudi Ananta, telah mengkonfirmasi penerimaan pendaftaran gugatan ini melalui e-court dengan nomor perkara 113/Pdt.G/2023.
Pihak tergugat dalam kasus ini melibatkan Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden RI, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Klaten, Kementerian Agraria Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.
