Festival Kopi Jember, Sudaryono Ungkap Dosa Besar Ini Jika Tak Penuhi Mau Petani
- Ist
Jateng – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi petani sebagai dasar kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan saat menghadiri Festival Kopi Jember di Jawa Timur, Kamis malam (10/7/2025).
Dalam forum dialog terbuka bersama petani kopi, tebu, dan pelaku usaha tani lainnya, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mendengarkan langsung keluhan serta usulan dari para petani di lapangan.
“Pokoknya semua aspirasi terkait rakyat banyak yang selama ini menggantungkan harapannya, urusannya, aku pengen tampung dan kita bereskan bersama,” kata Wamentan Sudaryono.
Salah satu aspirasi datang dari Zainal Arifin, petani kopi asal Jember. Ia mengungkapkan harapan petani agar ada kemudahan akses untuk ekspor kopi.
“Keinginan petani yang ada di Jember inginnya ekspor Pak, ekspor sendiri, tidak melalui terminal-terminal yang lain Pak. Mumpung ada Bapak Wakil Menteri di sini dan Bapak Bupati,” ucapnya.
Zainal juga menyampaikan masukan terkait penguatan hukum untuk keberlanjutan perkebunan kopi. Ia berharap dengan hukum yang kuat maka tidak akan terjadi alih fungsi lahan menjadi lahan perumahan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wamentan Sudaryono segera mengambil langkah cepat. Ia segera mengoordinasikan penanggung jawab lokal (PIC).
“Bersalah dan dosa besar kalau saya sudah sampai di sini kemudian ada petani yang enggak bisa ekspor. Pak Bupati, pokoknya kudu iso ekspor. Nah tinggal ditunjuk siapa PIC-nya. Jadi nanti kita follow up,” jelas Mas Dar.
Selain itu, Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar juga mendapatkan pertanyaan dari Hartono terkait pupuk bersubsidi bagi petani kopi di kawasan hutan kemasyarakatan (HKM).
“Mayoritas di Jember itu di kawasan hutan. Namun, pupuk sampai sekarang itu enggak dapat jatah Pak, padahal SK kami itu sudah jelas dari Menteri, hak kelolanya bukan Perhutani tapi kelompok. Namun pupuk belum dapat,” ungkap Hartono.
Menjawab itu, Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa penyaluran pupuk subsidi sangat tergantung pada data yang masuk ke dalam sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Ia meminta agar petani kopi di hutan sosial untuk segera mendaftar melalui penyuluh pertanian.
