Wakil Ketua DPRD Jateng Setuju Penghapusan Sistem Zonasi
- Istimewa.
Jateng – Wakil Ketua DPRD, Setya Arinugroho, menyatakan dukungannya terhadap program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030. Salah satu program yang disoroti adalah penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Sistem zonasi dalam skema PPDB sebelumnya berfokus kepada domisili Kartu Keluarga (KK) yang dekat dengan sekolah. Hal tersebut menjadi permasalahan akibat adanya keterbatasan pilihan sekolah bagi siswa baru. Kebijakan tersebut dapat mejadi jawaban atas berbagai tantangan dalam sistem Pendidikan di Jawa tengah tanpa mengorbankan kualitas Pendidikan.
“Saya mendukung penuh rencana penghapusan sistem zonasi dalam PPDB, harapannya kebijakan ini menjadi Langkah konkrit untuk menyelesaikan problematika yang ada. Kedepannya semoga akses Pendidikan menjadi lebih merata bagi seluruh siswa di Jawa tengah” ungkap Ari.
Pendekatan baru dari skema PPDB mulai berlaku sejak Maret 2025 dengan perubahan nama Sistmen Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti juga berpendapat bahwa sistem zonasi pada skema PPDB tidak relevan. Sebagai gantinya sistem baru ini akan fokus pada jarak rumah siswa dengan sekolah bukan lagi pada domisili KK.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho
- istimewa.
Sistem baru ini menawarkan mekanisme seleksi yang lebih fleksibel dan adil. Ia berpendapat mengenai pembaruan sistem ini bahwa kedepannya akses Pendidikan akan tetap dirasakan oleh semua kalangan sehingga tidak terjadi penumpukan di satu titik sekolah saja.
“Pemerataan menjadi prioritas dalam Pendidikan khususnya di Jawa Tengah agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan Pendidikan yang terbaik di masing-masing daerah rumahnya”
