Pastikan Stok Solar Subsidi Nelayan Terkendali
- Istimewa
Jateng – Solar subsidi untuk nelayan kecil di Jawa Tengah diminta tetap tersedia dan mudah didapatkan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menegaskan, pemerintah harus terus hadir bagi nelayan kecil.
“Meski kondisi energi global saat ini tidak menentu, negara harus terus siap dan membela kepentingan nelayan kecil,” ungkapnya.
Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah mengatakan solar subsidi subsidi diperuntukkan kepada nelayan dengan kapal di bawah 30 Gross Tonnage (GT).
“Stok dari instansi terkait, kita harapkan dilakukan melalui suplai rutin berkala sehingga kebutuhan masyarakat, termasuk nelayan, tetap terpenuhi,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Kakung mencontohkan, salah satu daerah pemilihan (dapil) nya, yakni Cilacap ada ribuan nelayan kecil. Usaha mereka dari laut sangat tergantung dari ketersediaan BBM bersubsidi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah
- Istimewa
“Solar subsidi untuk nelayan dengan harga Rp6.800/liter. Harga ini saya lihat masih terjangkau dan meringankan para nelayan kecil kita,” terang legislator dari dapil Banyumas dan Cilacap ini.
Selain menjaga pasokan energi, Kakung juga berharap, pemerintah terus membuka komunikasi dan koordinasi dengan nelayan maupun pemerintah daerah terkait kebutuhan BBM sektor perikanan.
“Ini tentunya bagi nelayan dengan kapal di atas 30 GT yang masuk kategori industri. Di mana mereka tidak boleh memakai solar bersubsidi,” terangnya.
Sebab, kata Kakung, di satu sisi, kenaikan harga solar industri dari sebelumnya sekitar Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter, kemudian menjadi Rp25 ribu, juga bisa memberatkan operasional nelayan.
Menurut Kakung, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi, karena bisa berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir.
Apalagi, jelasnya, berdasarkan data, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” tandasnya.
