Diberlakukan Secara Selektf, DJP Pastikan Transaksi QRIS Tak Dikenakan PPN 12 Persen

Presiden Prabowo Subianto dan DPR sebelumnya menyatakan bahwa penerapan tarif PPN 12 persen akan dilakukan secara selektif, terutama untuk barang dan jasa yang tergolong mewah.  

Dalam konferensi pers pada Senin (16/12), pemerintah mengumumkan penerapan tarif tunggal PPN sebesar 12 persen, dengan fasilitas pembebasan untuk barang dan jasa kebutuhan pokok serta pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas tertentu.  

Sasar Barang Mewah dan Premium

Adapun tarif PPN 12 persen akan berlaku untuk barang dan jasa di luar kelompok tersebut, terutama barang dan jasa yang dianggap premium.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12 persen mengacu pada dua kelompok utama: kendaraan bermotor dan non-kendaraan bermotor.

Rincian untuk non-kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023, yang meliputi hunian mewah, balon udara, peluru dan senjata api, pesawat udara, serta kapal pesiar.  

Namun, dalam konteks PPN 12 persen, pemerintah memperluas cakupan barang mewah dengan memasukkan barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu.