Menteri PANRB Berbicara Tentang Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun

Anas juga mencontohkan program stunting sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan yang sudah diawasi sejak Januari 2023. Program Reformasi Birokrasi tematik pengentasan kemiskinan ini merupakan dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7% pada 2024.

Menurut Anas, Presiden Jokowi memerintahkan bahwa program birokrasi harus memberikan dampak yang maksimal, salah satunya di bidang pemberantasan kemiskinan. Data BPS pada September 2022 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 9,57%, turun dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2021 yaitu 9,71%.

Anas mengatakan bahwa target kemiskinan pada 2024 adalah 7%. Berdasarkan data pada September 2022, dalam dua tahun ke depan, setidaknya harus ada penurunan tingkat kemiskinan sekitar 1,2% per tahun agar bisa mencapai 7% pada 2024. Ia menyebut tugas ini sangat berat.

Menurut Anas, Presiden Jokowi memerintahkan semua bagian pemerintah, dari pusat hingga daerah, untuk bekerja sama. Dalam hal Kementerian PANRB, tugas mereka adalah mengelola tata kelola birokrasi, salah satunya adalah memfokuskan penilaian reformasi birokrasi pada isu-isu tematik, seperti penanggulangan kemiskinan. Reformasi birokrasi tematik ini membahas bagaimana meningkatkan tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, data, regulasi/kebijakan, program/kegiatan, dan penyediaan dukungan IT melalui SPBE.

Menurut Anas, Presiden Jokowi menekankan agar semua program pengentasan kemiskinan dilaksanakan dengan selaras, dari pemerintah pusat hingga daerah. Anggaran sekitar Rp 500 triliun yang tersedia untuk memerangi kemiskinan, diharapkan akan menghasilkan dampak yang signifikan.

Kementerian PANRB memainkan peran penting dalam memperkuat tata kelola birokrasi melalui ekosistem yang tersedia. Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan telah diluncurkan melalui pilot project di 3 provinsi dan 9 kabupaten/kota.

Anas berkata, Kementerian PANRB sudah menyampaikan framework logika RB tematik pengentasan kemiskinan. Presiden juga memerintahkan agar anggaran kemiskinan tidak digunakan untuk aktivitas yang tidak memberikan dampak langsung, seperti seminar berulang atau sosialisasi sentral di kota besar yang bisa direduksi dengan alternatif virtual