Menteri PANRB Berbicara Tentang Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun

Jateng –Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp 500 triliun untuk penanggulangan kemiskinan. Namun, sayangnya, anggaran besar ini belum diterapkan dengan baik dan kadang-kadang hanya digunakan untuk pertemuan di hotel.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pandangannya. Ia mengatakan bahwa memang ada beberapa kegiatan ASN yang membahas tentang kemiskinan, tetapi menekankan bahwa ini tidak seluruhnya dari anggaran Rp 500 triliun yang ditujukan untuk kemiskinan.

Menurut Anas, studi banding dan diseminasi program kemiskinan mungkin terjadi di hotel. Namun, ini bukanlah bagian dari anggaran Rp 500 triliun yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan. "Presiden ingin agar anggaran yang tersedia digunakan untuk program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat," ujarnya dalam siaran pers pada Minggu (29/1/2023).

Anas juga menyebutkan bahwa perjalanan dinas, berdasarkan data Kementerian Keuangan, mencapai puluhan triliun pada tahun 2022. Ia menyatakan bahwa ini sedang dipilah dan dinilai untuk menentukan yang perlu dan yang tidak perlu. Sebagai contoh, di Kementerian PANRB, sosialisasi kebijakan sudah dilakukan secara daring dan memiliki forum konsultasi tematik setiap hari dengan petugas yang bisa dihubungi.

Menurut Anas, semua konsultasi dilakukan secara online untuk mempermudah seluruh daerah. Tidak perlu lagi datang ke Jakarta. Seperti pekan lalu, mereka menerima kunjungan pemimpin daerah dari Sumatera yang datang untuk berkonsultasi tentang reformasi birokrasi dan kemiskinan. Ia menyatakan bahwa setiap hari ada 10 daerah yang datang, dan biayanya bisa sangat besar. Oleh karena itu, mulai 2023, konsultasi dilakukan secara online.

Anas juga menyebutkan bahwa mulai tahun ini, penilaian indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB tidak hanya dilakukan pada akhir tahun, tapi juga dilakukan sejak awal tahun.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, membuka suara terkait anggaran pengentasan kemiskinan sekitar Rp 500 triliun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia menjelaskan bahwa meskipun ada kegiatan ASN yang membahas soal kemiskinan, namun bukan sepenuhnya dari anggaran tersebut. Anas juga menambahkan bahwa Kementerian PANRB sudah memfokuskan sosialisasi dan konsultasi secara daring agar tidak membutuhkan perjalanan dinas. Mulai 2023, penilaian Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan dilakukan sejak awal tahun. 

Anas juga mencontohkan program stunting sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan yang sudah diawasi sejak Januari 2023. Program Reformasi Birokrasi tematik pengentasan kemiskinan ini merupakan dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7% pada 2024.

Menurut Anas, Presiden Jokowi memerintahkan bahwa program birokrasi harus memberikan dampak yang maksimal, salah satunya di bidang pemberantasan kemiskinan. Data BPS pada September 2022 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 9,57%, turun dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2021 yaitu 9,71%.

Anas mengatakan bahwa target kemiskinan pada 2024 adalah 7%. Berdasarkan data pada September 2022, dalam dua tahun ke depan, setidaknya harus ada penurunan tingkat kemiskinan sekitar 1,2% per tahun agar bisa mencapai 7% pada 2024. Ia menyebut tugas ini sangat berat.

Menurut Anas, Presiden Jokowi memerintahkan semua bagian pemerintah, dari pusat hingga daerah, untuk bekerja sama. Dalam hal Kementerian PANRB, tugas mereka adalah mengelola tata kelola birokrasi, salah satunya adalah memfokuskan penilaian reformasi birokrasi pada isu-isu tematik, seperti penanggulangan kemiskinan. Reformasi birokrasi tematik ini membahas bagaimana meningkatkan tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, data, regulasi/kebijakan, program/kegiatan, dan penyediaan dukungan IT melalui SPBE.

Menurut Anas, Presiden Jokowi menekankan agar semua program pengentasan kemiskinan dilaksanakan dengan selaras, dari pemerintah pusat hingga daerah. Anggaran sekitar Rp 500 triliun yang tersedia untuk memerangi kemiskinan, diharapkan akan menghasilkan dampak yang signifikan.

Kementerian PANRB memainkan peran penting dalam memperkuat tata kelola birokrasi melalui ekosistem yang tersedia. Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan telah diluncurkan melalui pilot project di 3 provinsi dan 9 kabupaten/kota.

Anas berkata, Kementerian PANRB sudah menyampaikan framework logika RB tematik pengentasan kemiskinan. Presiden juga memerintahkan agar anggaran kemiskinan tidak digunakan untuk aktivitas yang tidak memberikan dampak langsung, seperti seminar berulang atau sosialisasi sentral di kota besar yang bisa direduksi dengan alternatif virtua