Sri Mulyani Gencarkan Reformasi Besar-Besaran di Kementerian Keuangan
- Instagram/ smindrawati
Jateng –Tentang Reformasi Besar-Besaran di Kementerian Keuangan yang Dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan reformasi besar-besaran di Kementerian Keuangan sebagai respons terhadap kasus yang melibatkan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai bernama Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Laode Muhammad Syarif, yang telah bertemu dengan Sri Mulyani pada Kamis (2/3/2023) bersama dengan beberapa tokoh lainnya seperti Erry Riyana, Amien Sunaryadi, Imam Prasodjo, Zainal Arifin Mochtar, Danang Widoyoko, Karlina Supelli, Bivitri Susanti, Arief Surowidjojo, dan Alissa Wahid adalah nama-nama yang disebutkan dalam pertemuan antara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Laode Muhammad Syarif dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Laode mengatakan bahwa reformasi besar-besaran, yang disebut reformasi jilid 2 di tubuh Kementerian Keuangan, akan difokuskan pada peningkatan fungsi dan kinerja Inspektorat Jenderal, khususnya dalam melihat LHKPN seluruh pegawai Kementerian Keuangan.
Selain itu, verifikasi yang lebih mendalam dan kepatuhan dalam menyetorkan dan melaporkan dokumen perpajakan mereka juga akan ditambahkan.
Reformasi jilid 2 ini juga akan melakukan audit terhadap peraturan perundang-undangan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan atau conflict of interest dan diskresi yang besar dari pejabat di perpajakan dan bea cukai. Masing-masing Dirjen juga akan diminta untuk menjadi role model dalam bertindak dan memperhatikan perilaku para pegawai mereka.
Dalam rangka reformasi jilid 2, Sri Mulyani akan melibatkan pihak-pihak yang telah diundangnya dalam pertemuan semalam. Hal tersebut dilakukan agar proses reformasi birokrasi di otoritas pengelola keuangan negara dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai kepentingan publik.
