Wakil DPRD Jateng Dorong Digitalisasi dan Profesionalisme Pengelolaan Parkir di Banyumas

Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugraho
Sumber :
  • Istimewa

Jateng – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugraha, mendorong pemerintah daerah Kabupaten Banyumas untuk segera menerapkan digitalisasi dalam sistem perparkiran.

Dari Parlemen ke Podium Akademik: Agung BM Resmi Raih Gelar Doktor dengan Disertasi Pengelolaan Waduk Jatibarang

Hal ini dinilai penting guna menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) serta menata ketertiban lalu lintas yang semakin terganggu akibat parkir liar.

“Parkir jangan hanya dilihat sebagai sumber retribusi, tapi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban kota,” tegas Setya dalam wawancara eksklusif.

Mohammad Saleh: MOU Ekspor Listrik dari Energi Hijau Merupakan Langkah Cerdas Pemerintah RI

Ia menyoroti bahwa pengelolaan parkir di Banyumas masih berjalan setengah hati dan belum menunjukkan efektivitas, baik dari sisi penataan zona parkir maupun akuntabilitas pendapatan. Menurutnya, kebocoran retribusi kerap terjadi karena lemahnya pengawasan, sistem manual, serta tidak adanya sistem digital yang terintegrasi.

Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugraho

Photo :
  • Istimewa
Jamaah Furoda Gagal Berangkat, Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugroho: Harus Ada Kepastian dan Keadilan

“Selama ini banyak masalah berasal dari lemahnya sistem. Digitalisasi adalah solusi jangka panjang, tapi harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur, SDM, dan edukasi masyarakat,” jelasnya.

Ari juga menyambut positif rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Parkir oleh Pemkab Banyumas, namun menegaskan bahwa keberhasilan satgas bergantung pada evaluasi menyeluruh dan strategi yang tepat. “Satgas harus dibentuk berdasarkan evaluasi mendalam dan komitmen bersama. Kalau tidak, hanya akan jadi simbolis tanpa hasil nyata,” tambahnya.

Ia juga menyinggung pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan parkir. Menurutnya, pemerintah harus berani menata ulang sistem yang selama ini melibatkan banyak pihak nonformal namun kurang akuntabel. “Kalau ingin meningkatkan PAD, maka parkir harus dikelola secara profesional dan transparan,” ujarnya.

DPRD Jawa Tengah, kata Ari, siap memberikan dukungan penuh terhadap setiap langkah reformasi perparkiran yang dilakukan secara serius dan terstruktur. Ia menilai sektor ini menyimpan potensi besar yang belum dimaksimalkan. “Prinsipnya kita mendukung. Banyak potensi yang bisa digali dari perparkiran jika dikelola secara modern,” pungkasnya.