Fraksi PPP DPRD Jateng Prihatin Kasus Denda Guru Madin Demak, Desak Peningkatan Kesejahteraan

Jateng – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Jawa Tengah menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa seorang guru Madrasah Diniyah (Madin), Ahmad Zuhdi (63), di Kabupaten Demak. Guru tersebut didenda Rp25 juta oleh wali murid setelah menegur muridnya di kelas dalam konteks mendidik.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Muhammad Naryoko, menilai kejadian ini sebagai potret nyata ketidakadilan yang dialami para guru Madin, yang selama ini telah mengabdi dengan tulus di tengah keterbatasan ekonomi. Berdasarkan laporan, Ahmad Zuhdi hanya menerima honor sekitar Rp125 ribu per bulan dari lembaga tempat ia mengajar.

“Kita sangat prihatin dengan apa yang menimpa Pak Zuhdi. Ini bukan sekadar masalah seorang guru yang didenda, tetapi mencerminkan ketidakadilan terhadap guru Madin yang berjuang dengan penghasilan minim. Fraksi PPP akan mendorong agar tunjangan mereka dinaikkan dan perhatian terhadap mereka makin serius, agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Naryoko.

Fraksi PPP Mendorong Langkah Konkret Fraksi PPP mengeluarkan lima poin sikap resmi terkait insiden ini: Keprihatinan Mendalam. Fraksi PPP berbela rasa atas peristiwa yang dialami Ahmad Zuhdi, seorang guru sepuh yang telah puluhan tahun mencurahkan hidupnya untuk mendidik generasi muda di lembaga keagamaan.

Kedua Desakan Peningkatan Kesejahteraan Guru Madin, TPQ, dan Madrasah. Peristiwa ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih kepada guru-guru nonformal dengan meningkatkan tunjangan dan memberikan jaminan kesejahteraan yang layak.

Ketiga Penegasan Peran Strategis Guru Madin. Guru Madin memegang peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak anak-anak bangsa. Oleh karena itu, mereka layak mendapatkan pengakuan dan perlindungan, baik secara sosial, hukum, maupun ekonomi. Keempat  Dorongan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Fraksi PPP mendesak Gubernur dan jajaran Pemprov Jateng untuk segera merevisi kebijakan tunjangan bagi guru madin/TPQ se-Jawa Tengah agar lebih adil, memadai, dan mudah dicairkan.

"Kelima Perlindungan Hukum dan Koordinasi Lintas Lembaga. Fraksi PPP siap memfasilitasi forum bersama antara Pemprov Jateng, Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten Demak, dan organisasi guru keagamaan untuk memastikan kasus serupa tidak kembali terjadi dan ada perlindungan hukum yang proporsional bagi para pendidik," tegasnya.

Halaman Selanjutnya

Dengan menyuarakan keprihatinan ini, Fraksi PPP menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan guru Madin dan seluruh pengajar nonformal lainnya sebagai bagian dari upaya membangun pendidikan karakter dan keagamaan di Jawa Tengah.