Fraksi PPP DPRD Jateng Desak Pemprov Segera Tempatkan Guru Lulus PPPK

Jateng – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Jawa Tengah menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib 1.411 guru swasta prioritas (R1D) yang hingga kini belum mendapatkan penempatan, meski telah dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak tahun 2021.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Muhammad Naryoko, menilai kondisi ini sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan pemerintah, yang seharusnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para tenaga pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun di dunia pendidikan.

"Kami sangat prihatin melihat para guru ini yang sudah dinyatakan lulus seleksi resmi pemerintah namun belum juga diangkat hingga hampir empat tahun. Negara seharusnya hadir memberikan kepastian, bukan justru membiarkan mereka terkatung-katung," ujar Naryoko.

Menurutnya, para guru ini mayoritas adalah pengabdi senior, dengan masa kerja lebih dari 15 tahun dan usia di atas 40 tahun, bahkan ada yang menjelang pensiun. Mereka dulu dijanjikan akan difasilitasi melalui jalur PPPK karena tidak bisa lagi ikut seleksi CPNS.

"Banyak dari mereka kini harus banting setir untuk bertahan hidup, dari menjadi tukang parkir hingga berjualan keliling. Ini potret miris dunia pendidikan kita," tegasnya.

Naryoko menyebut, jika benar tidak ada hambatan anggaran sebagaimana disampaikan oleh perwakilan Bapenda, maka seharusnya tidak ada alasan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunda penempatan para guru tersebut.

"Fraksi PPP mendesak Gubernur dan jajaran Pemprov Jateng segera mengambil langkah konkret. Jangan biarkan dedikasi dan loyalitas guru-guru ini justru dibalas dengan ketidakpastian," imbuhnya.