Ganjar Pranowo Bahas Isu Infrastruktur di Pertemuan Musrenbangwil Barlingmascakeb

Jateng –Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) untuk daerah Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlingmascakeb) di Pendopo Kabumian Kebumen pada Senin (20/3).

Kegiatan ini dihadiri oleh kepala daerah dari masing-masing wilayah, perwakilan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, kepala desa, dan unsur BUMD/BUMN, serta berbagai organisasi masyarakat.

Tujuan dari Musrenbangwil Barlingmascakeb ini adalah untuk membahas perencanaan program pemerintah provinsi yang dapat diselaraskan dengan pemerintah daerah. Banyak isu penting yang dibahas dalam pertemuan ini, termasuk masalah infrastruktur yang sering dikeluhkan oleh warga. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan program prioritas yang dapat membantu memecahkan masalah-masalah tersebut.

Menanggapi isu infrastruktur yang banyak dikeluhkan oleh warga, Ganjar mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya menangani masalah ini meskipun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Sebagai contoh, membangun jalan provinsi atau jembatan yang rusak di seluruh Jawa Tengah akan membutuhkan anggaran sekitar Rp15 triliun, sehingga diperlukan anggaran yang memadai untuk menyelesaikan masalah ini.

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menyatakan bahwa arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 adalah peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan pemerintah provinsi karena telah memberikan banyak bantuan untuk pembangunan di Kebumen, khususnya dalam hal infrastruktur jalan, jembatan, bantuan desa, RTLH, dan lain sebagainya.

Halaman Selanjutnya

Dia mengucapkan rasa syukur karena pemerintah provinsi telah memberikan dukungan yang berkelanjutan untuk pembangunan di Kebumen, termasuk dalam hal infrastruktur jalan, bantuan RTLH, Bumdes, LPJU, Jitut/Jides, pengembangan desa, dan lainnya, dengan jumlah keseluruhan mencapai puluhan miliar.